Menurut dia tata kelola pemerintah digital dapat menjadi pembuktian bahwa transformasi digital di daerah-daerah tidak sebatas pemenuhan infrastruktur semata tapi juga hingga meningkatkan pelayanan publik menjadi lebih nyaman dan optimal.
"Secara teknis, digital governance menghadirkan perubahan dinamika operasional tata kelola organisasi maupun interorganisasi yang utamanya mempengaruhi mekanisme kontra, koordinasi insentif dan membangun kepercayaan,” kata Nezar di dalam keterangannya yang diterima, Sabtu.
Nezar mengambil contoh salah satu praktik digital governance yang diterapkan di dalam Kementerian Kominfo ialah terkait dengan hadirnya kanal aduan bagi masyarakat untuk bisa melaporkan konten negatif seperti hoaks, konten judi online, hingga konten pornografi.
Baca juga: Kemenkominfo perlu optimalkan tiga prioritas dukung kemajuan Indonesia
Baca juga: STMM Yogyakarta bisa jadi pusat riset dan pengembangan AI
Adanya kanal aduan yang terbuka secara transparan tersebut memberikan ruang bagi pemerintah dapat terhubung langsung dengan masyarakat tanpa adanya sekat birokrasi.
Hal tersebut memberikan kesan kepada masyarakat bahwa pelayanan publik seperti ruang aduan terasa dekat berkat adanya pemerintah yang memberdayakan konektivitas digital dalam tata kelola pemerintahan digital.
Maka dari itu, ia mengajak para pemerintah daerah untuk bisa mengoptimalkan infrastruktur digital yang ada di daerahnya dengan menciptakan tata kelola digital yang sesuai dengan budaya masyarakatnya.
"Ini yang saya kira paling penting karena dengan teknologi digital, layanan publik bisa dilakukan dengan lebih efisien dan lebih baik,” katanya.
Ajakan itu juga disampaikan Nezar bertepatan dengan perilisan Indeks transformasi digital untuk pemerintah-pemerintah daerah yang dilakukan oleh Universitas Gadjah Mada dengan nama Gadjah Mada Digital Transformation Governance Index (GM-DTGI) pada Jumat (11/10).
Nezar mengapresiasi UGM khususnya Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada yang mendukung upaya transformasi digital dengan merilis GM-DTGI.
"GM-DTGI merupakan kontribusi nyata dari UGM yang dapat membantu Pemerintah Daerah Tingkat II dalam mengevaluasi efektivitas program transformasi digital di masing-masing daerahnya," ungkap Nezar.
Ia berharap nantinya indeks ini dapat dijadikan acuan bagi para pemerintah daerah untuk bisa memaksimalkan transformasi digital di daerahnya masing-masing sehingga mengoptimalkan pelayanan publik.
"Saya harap hal ini dapat mendorong akselerasi transformasi digital serta menjadi sarana evaluasi yang komprehensif bagi setiap pemerintah daerah demi mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045," tutupnya.
Baca juga: Sinergi ekosistem pusat data percepat transformasi digital Indonesia
Baca juga: Kemenkominfo melibatkan swasta dalam mewujudkan Visi Indonesia Digital
Baca juga: AI dan keamanan siber, tantangan bagi pemerintah baru
Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024
