Legislator minta Presiden tangatangani RPP kilang Arun

Jakarta (ANTARA News) - Anggota DPR RI dari Aceh, Marzuki Daud meminta kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menyelesaikan masalah Aceh secara tuntas, termasuk menandatangani Rancangan Peraturan Presiden (RPP) tentang pembangunan kilang minyak Arun.

"Saya menagih janji Presiden SBY untuk menuntaskan masalah Aceh sebelum selesai masa jabatan beliau. Janji Presiden SBY itu akan menuntaskan Aceh, termasuk membangun kilang minyak Arun karena memiliki prospek dan nilai investasi yang bagus," kata Marzuki di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin.

Ia menyebutkan, sebenarnya pemerintah Arab Saudi sangat berminat untuk berinvestasi di Arun. Hal itu dikatakan oleh Marzuki Daud saat kunjungannya ke Arab Saudi beberapa bulan lalu.

"Dari pembicaraan dengan pemerintahan Arab Saudi, mereka sudah setuju untuk melakukan investasi di Arun, tinggal keinginan dari pemerintah saja untuk menyiapkan investasi tambahan dalam rangka menggalang investor yang besar, misalnya Rp10 triliun untuk membangun infrastruktur. Kalau itu sudah dilakukan, pemerintah Arab Saudi akan setuju," kata anggota Badan Anggaran DPR RI itu.

"Saya usulkan kepada tiga Menko bahwa janji SBY untuk tuntaskan masalah RPP, migas, pertahanan dan kewenangan segera ditandatangani oleh presiden dalam waktu segera mungkin sebelum SBY menyelesaikan tugasnya sebagai presiden," kata Marzuki Daud.

"Kalau Presiden SBY sudah menandatangani RPP itu, gubernur, pemerintah daerah dan DPR Aceh serta tokoh-tokoh Aceh siap mendukung program ini," kata Marzuki yang juga anggota Komisi VI DPR RI.