Sinergi bersama harus segera dilakukan mengingat kasus pornografi semakin memprihatinkanJakarta (ANTARA) - Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Woro Srihastuti Sulistyaningrum meminta pemerintah daerah segera membentuk satuan tugas (satgas) untuk menangani pornografi.
“Menko PMK Muhadjir Effendy selaku Ketua Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi (GTP3) meminta semua pimpinan daerah segera membentuk gugus tugas sebagaimana Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri tahun 2019),” ujar Woro dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Ia menyebutkan, pembentukan gugus tugas tersebut juga didukung oleh penerbitan Permendagri No. 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2024 yang salah satunya mengatur alokasi anggaran untuk mendukung program/kegiatan GTP3.
“Sinergi bersama harus segera dilakukan mengingat kasus pornografi semakin memprihatinkan, di mana berdasarkan data Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Polri 2024, mencatat sekitar 17,13 persen dari total 1.410 korban pornografi, pornoaksi, dan eksploitasi seksual berusia di bawah 17 tahun,” katanya.
Baca juga: Dampak buruk kecanduan film porno bagi kesehatan
Baca juga: Komisi X minta pemerintah pastikan akses situs pornografi dibatasi
Ia juga menyampaikan data dari Direktorat Tindak Pidana Siber Polri, di mana jumlah insiden pornografi anak secara daring yang dihimpun dari National Center for Missing and Exploited Children, ada 7.491.564 insiden dari tahun 2019 hingga 2023.
Menurutnya, berdasarkan hasil penelitian, kecanduan pornografi bahkan lebih berbahaya daripada kecanduan narkoba karena merusak lebih banyak komponen otak yang terkait dengan pengendalian diri, pengambilan keputusan, tidak peka dengan norma, hingga menurunkan konsentrasi dan motivasi belajar.
“Kita harus segera bergerak dengan segala kekuatan untuk pencegahan pornografi demi menyelamatkan sumber daya manusia dan generasi yang akan datang. Kolaborasi dan sinergi lintas sektor baik di tingkat pusat maupun daerah sangat diperlukan untuk menangani masalah ini secara komprehensif,” ucap Woro.
Ia juga meminta seluruh pihak untuk menggalakkan “Gerakan Nasional Anti Pornografi” melalui kampanye “Satu Jam Tanpa Gawai”, sebuah edukasi penggunaan internet sehat, literasi bahaya pornografi, upaya pencegahan, serta penanganan pornografi.
Baca juga: Menkominfo ancam blokir Bigo Live terkait judi online dan pornografi
Baca juga: PPATK soroti perputaran uang eksploitasi seksual anak
Baca juga: Polisi imbau masyarakat tidak sebar luaskan video porno
Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2024
