Perluasan Protokol Kyoto mendesak segera disahkan

Negara maju harus menjadi pelopor.

Bonn, Jerman (ANTARA News) - Perluasan Protokol Kyoto, satu-satunya kesepakatan pengurangan gas buangan yang secara hukum mengikat, mesti disahkan oleh lebih banyak negara agar bisa meletakkan dasar bagi kesepakatan baru perubahan iklim global.

Sekretaris Tetap Konvensi Kerangka Kerja PBB mengenai Perubahan Iklim (UNFCCC) Christiana Figueres, Jumat, mengatakan, "Saya ingin mengucapkan selamat kepada Norwegia dan 10 negara lain yang telah meningkatkan tanggung jawab mereka dan mensahkan perubahan tersebut."

Komentar itu dikeluarkan di dalam satu pernyataan setelah Norwegia, Kamis, mensahkan perluasan delapan-tahun Protokol tersebut sebagai negara ke-11 yang melakukannya setelah perubahan dibuat pada Desember 2012 di Doha, Qatar.

Menurut ketentuan Protokol Kyoto, perubahan hanya akan berlaku kalau diterima oleh sedikitnya 75 persen dari 192 pihak dalam Protokol itu.

"Saya ingin mendesak yang lain, banyak di antara meeka bekerja secara rajin untuk menjamin perubahan Doha, mengikuti tindakan tersebut," kata Figueres, sebagaimana dikutip Xinhua.

Ia menambahkan itu akan menjadi langkah penting dan tonggak sejarah di jalan menuju kesepakatan baru perubahan iklim global, yang dijadwalkan disahkan pada 2015 di Paris.

Karena tanggung jawab sejarah mereka akibat tingginya gas rumah kaca yang dikeluarkan selama proses industrialisasi mereka, negara maju menghadapi kewajiban mengikat mengenai pengurangan buangan gas selama masa komitmen perpanjangan delapan-tahun dari 2013 sampai 2020, sebagaimana dalam masa komitmen pertama mereka dari 2008 sampai 2012.

Norwegia adalah negara pertama dengan sasaran pengurangan buangan gas yang mensahkan masa komitmen kedua Protokol Kyoto. Banyak pengulas mengatakan pengesahan perubahan Protokol Kyoto menunjukkan keinginan negara maju untuk terus melaksanakan tanggung jawab mereka dalam kesepakatan baru perubahan iklim.

Di dalam pembicaraan yang berlangsung mengenai perubahan iklim di Bonn, negara berkembang telah menyeru negara maju agar mensahkan masa komitmen kedua secepatnya dan menaikkan tingkat pengurangan emisi CO2 yang mereka janjikan.

"Negara maju harus menjadi pelopor. Ini lah sebabnya mengapa Norwegia mensahkan komitmen baru di bawah Protokol Kyoto. Kami mendorong semua Pihak lain ke Protokol Kyoto agar melanjutkan proses pengesahan mereka secepatnya," kata Tine Sundtoft, Menteri Lingkungan Hidup dan Iklim Norwegia, di dalam satu pernyataan yang diposting di UNFCCC.
(C003)