Menteri PPN minta pemda yang tak perhatikan sektor perikanan ditegur

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Suharso Monoarfa meminta ke para pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk menegur para pemerintah daerah yang tidak memberikan perhatian pada pengembangan sektor perikanan.

Ia mengatakan bahkan pemerintah daerah di wilayah yang memang merupakan penghasil produk perikanan seringkali tidak menaruh kebijakan pengembangan sektor perikanan menjadi prioritas.

“Itu bisa ditegur sama KKP itu. Itu kan lucu. Jadi, mereka kebijakannya di situ mereka biarkan sektor perikanan itu tidak perlu intervensi dari pemerintah, kan aneh,” kata Suharso Monoarfa di Jakarta, Kamis.

Selain itu, ia juga meminta KKP untuk segera menyelesaikan pembangunan tempat pelelangan ikan internasional yang kini sedang dikembangkan di Natuna.

Baca juga: Bappenas catatkan capaian penting satu dekade pemerintahan Jokowi

Ia menyatakan tempat pelelangan internasional tersebut dapat dimanfaatkan untuk menimbang dan mengetahui nilai total dari perolehan ikan tangkap di Indonesia.

“Dari situ kita bisa tahu berapa yang sesungguhnya ikan yang kita bisa peroleh, berapa kekayaan itu. Tapi kalau dengan cara-cara yang biasa-biasa saja, kita tidak akan pernah menimbang berapa sebenarnya,” ujar Suharso.

Ia menuturkan bahwa sektor maritim dan kelautan adalah salah satu sektor yang menjadi andalan untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Sektor tersebut diharapkan untuk dapat berkontribusi sebesar 15 persen terhadap PDB nasional pada 2045, atau hampir dua kali lipat dari pencapaian saat ini yang sekitar 8 persen.

“Sebenarnya sebagai negara maritim, dan kemudian PDB-nya (dari sektor kelautan) 15 persen itu ecek-ecek gitu sebenarnya. Kalau kita mengatakan kita negara kepulauan, mestinya target ini bukan 15 persen. Cuma existing (yang ada) sekarang itu rendah sekali,” katanya.

Baca juga: Pemerintah luncurkan Indonesia Digital Islamic Economy Report

Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Putu Juli Ardika menyampaikan bahwa ekonomi biru (blue economy) merupakan menjadi salah satu bentuk transformasi yang diproyeksikan untuk menjadi sumber pertumbuhan baru yang berkelanjutan bagi perekonomian masyarakat.

Ia menuturkan bahwa terdapat sejumlah aspek ekonomi biru yang dapat dikembangkan dalam 20 tahun ke depan, seperti industri perikanan dan hasil laut, pengembangan pariwisata bahari, serta industri perkapalan dan maritim.

“Kami sangat sepakat, banyak hal dari sektor industri yang akan bergerak, yang paling tidak adalah industri galangan kapal, ada 342 galangan kapal yang tersebar di 29 provinsi dan lebih dari 70 kabupaten, di samping storage, cooling system, dan juga refrigerator,” ucapnya.