Pemerintah, kami harapkan selalu bisa menjadi mediator, sehingga tidak terjadi friksi-friksi dalam industri ini
Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Dewan Persusuan Nasional Teguh Boediyana berharap pemerintahan mendatang dapat lebih memberikan perhatian dan perlindungan kepada para peternak sapi perah rakyat demi memastikan keberlangsungan peternakan sapi perah.
Pada acara pemberian gelar kehormatan Bapak Peternak Sapi Perah Rakyat dan Koperasi Susu kepada Letjen TNI (Purn) Bustanil Arifin di Jakarta, Kamis, Teguh mengatakan gagasan politis yang pernah dituangkan dalam kebijakan di era Menteri Koperasi Bustanil Arifin semestinya dapat kembali dibangkitkan.
Langkah itu dinilai penting untuk memberikan jaminan regulasi dan keberpihakan kepada peternakan sapi perah rakyat dan koperasi susu nasional.
"Kami dari dulu selalu menyampaikan bahwa peternakan sapi perah rakyat ini harus dibangun kembali karena ketergantungan kita kepada impor (susu) sangat merugikan (peternak)," kata Teguh, dikutip dari rilis pers Kementerian Koperasi dan UKM.
Teguh menilai posisi peternakan sapi rakyat saat ini tidak memiliki daya tawar yang tinggi karena ketiadaan regulasi atau payung hukum yang diberikan pemerintah.
Baca juga: Bank Tanah: 2.900 hektare disiapkan untuk industri sapi perah di Poso
Baca juga: Mentan: Industri sapi perah di Poso dukung program presiden Prabot
Untuk itu, dia berharap keberpihakan dari pemerintahan Prabowo Subianto berupa terbitnya regulasi khusus untuk perlindungan peternak sapi perah rakyat.
"Sejak dulu pemerintah selalu menjembatani jika ada persoalan di kalangan industri pengelola susu. Pemerintah, kami harapkan selalu bisa menjadi mediator, sehingga tidak terjadi friksi-friksi dalam industri ini," katanya.
Teguh mengatakan, pihaknya pernah mengusulkan pembentukan Badan Persusuan Nasional demi memastikan keberlangsungan peternakan sapi perah dan pasokan susu nasional. Sayangnya, usulan yang dilengkapi dengan berbagai rencana cetak biru itu tidak disetujui pemerintah.
"Kami berharap nanti ada regulasi yang memayungi. Syukur-syukur bisa ada upaya untuk membuat dalam bentuk undang-undang secara khusus," tuturnya.
Penghargaan kepada Letjen TNI (Purn) Bustanil Arifin diberikan oleh Dewan Persusuan Nasional karena dianggap berperan signifikan dalam memperkenalkan dan mengimplementasikan model usaha koperasi yang berkelanjutan, khususnya di sektor peternakan sapi perah.
Model koperasi yang digagasnya memungkinkan peternak kecil saat itu memiliki posisi tawar yang tinggi.
Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Perkoperasian Kemenkop UKM Ahmad Zabadi tidak memungkiri bahwa kondisi peternakan sapi rakyat saat ini mengalami penurunan yang tajam, baik dari sisi produktivitas maupun dari sisi ekosistem pengembangan peternakan.
Saat ini lebih dari 80 persen kebutuhan susu di Indonesia harus dipenuhi dari impor karena produksi susu dalam negeri mengalami penurunan yang signifikan.
Penurunan ekosistem persusuan nasional disebutnya tidak lepas dari penyakit mulut dan kuku (PMK) yang melanda peternakan di Indonesia beberapa tahun lalu.
PMK telah menyebabkan produksi susu menurun hingga 25 persen per tahun. Selain itu, produktivitas sapi potong juga turun 10-20 persen dan penurunan fertilitas sapi hingga 10 persen.
Demi memulihkan keadaan dan mendorong peningkatan produktivitas dan kualitas peternakan di Indonesia, Ahmad berharap adanya inovasi dan modernisasi dalam peternakan susu melalui ekosistem yang terintegrasi.
Modernisasi ini mencakup penggunaan teknologi digital untuk pengelolaan ternak, inovasi dalam pakan ternak, serta penggunaan sistem distribusi yang lebih efisien dan terintegrasi.
Baca juga: Kementan bawa investor dari Vietnam ke Sulteng
Baca juga: Investor China tanam modal di bidang peternakan sapi perah Indonesia
Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024
