Polisi sebut penyebaran hoaks hal krusial dalam kampanye Pilkada DKI

setiap media sosial dibatasi 20 akun kampanye yang terdaftar

Jakarta (ANTARA) - Kompol Henrikus Yossi Wakasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan menyebutkan penyebaran berita bohong (hoaks) menjadi hal krusial dalam masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI.

"Yang paling krusial dan marak terjadi adalah penyebaran hoaks," kata Wakasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan Kompol Henrikus Yossi dalam rapat koordinasi Sentra Gakkumdu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI di Jakarta, Kamis.

Baca juga: Bamus targetkan pengesahan RAPBD 2025 sebelum Pilkada

Yossi mengatakan pasangan calon (paslon) yang punya hak untuk melakukan kampanye melalui media sosial namun memiliki batasan, yakni setiap media sosial dibatasi 20 akun kampanye yang terdaftar.

Sebagai contoh, paslon A jika akan melakukan kampanye, maka wajib untuk mendaftarkan akun media sosial seperti Instagram sebanyak maksimal 20 akun.

"Ketika terjadi hoaks di luar akun-akun yang terdaftar, maka penanganannya dengan menggunakan Undang-undang ITE," ujarnya.

Baca juga: Cagub-Cawagub DKI sepakat sajikan program untuk rangkul umat beragama

Kemudian, terkait tindak lanjut jika ditemukan pelanggaran, dia juga menyoroti kekhususan dalam pelaksanaan UU Pilkada yang berbeda dengan UU tindak pidana.

Terlebih, dikatakan pihak Kepolisian bukan menjadi pihak pertama dalam menerima laporan, melainkan yang menerima adalah Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam).

Lalu, kekhususan selanjutnya yakni jika ditemukan alat peraga kampanye (APK) maka sudah diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu 2024. Tidak bisa diselidiki dengan UU KUHP.

Baca juga: Pengamat nilai visi dan misi cagub DKI untuk atasi macet realistis

Maka dari itu, dia menegaskan perlu adanya sinergi antara KPU dan Bawaslu seluruh kota administrasi di DKI Jakarta dalam pengamanan logistik dan masa kampanye.

Pembukaan kegiatan Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu dibuka oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Jakarta Selatan Lensi Anah.

Dia mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dengan Kepolisian dan Kejaksaan demi mengawal Pilkada DKI. Lalu, diharapkan bisa meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan kepada Panwascam dalam pengawasan.

"Alhamdulillah koordinasi baik dan ada hal-hal dugaan penanganan pelanggaran yang pemilu kemarin dapat kami tangani dan selesaikan secara sama-sama," ujar Lensi.