WWF meminta pemerintah maupun pihak swasta bertindak untuk mencegah kegiatan yang berdampak negatif terhadap keanekaragaman hayati dan iklim.
"Kita memiliki kesepakatan dan solusi global untuk mengatur alam menuju pemulihan pada tahun 2030, tetapi sejauh ini hanya ada sedikit kemajuan dalam pelaksanaannya dan kurangnya urgensi," kata Direktur Jenderal WWF Internasional Kirsten Schuijt dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Laporan Living Planet Report (LPR) 2024 yang dikeluarkan WWF mencatat dalam kurun waktu 50 tahun (1970-2020), telah terjadi penurunan eksesif sebesar 73 persen pada ukuran rata-rata populasi satwa liar yang dipantau.
Lalu, laporan Living Planet Index (LPI) yang disusun oleh ZSL (Zoological Society of London), mencakup hampir 35.000 tren populasi 5.495 spesies dari tahun 1970-2020, menunjukkan penurunan populasi terkuat terjadi pada ekosistem air tawar (-85 persen), diikuti oleh ekosistem darat (-69 persen), dan ekosistem laut (-56 persen).
Penyempitan habitat dan penyusutan ekosistem, dipengaruhi karena sistem pangan yang tidak berkelanjutan serta perubahan iklim. Populasi satwa liar di Amerika Latin dan Karibia tercatat mengalami penurunan rata-rata sebesar 95 persen akibat perubahan iklim.
Kirsten mengatakan, konferensi tingkat tinggi keanekaragaman hayati dan iklim internasional yang akan berlangsung yakni COP16 dan COP29 merupakan kesempatan bagi negara-negara untuk mengatasi tantangan yang ada.
WWF mendorong negara-negara membuat dan mengimplementasikan rencana alam dan iklim nasional yang lebih ambisius.
Adapun rencana strategis itu mencakup langkah-langkah untuk mengurangi konsumsi global yang berlebihan, menghentikan dan mengembalikan hilangnya keanekaragaman hayati domestik dan impor, serta memangkas emisi - semuanya harus dilakukan secara seimbang.
CEO WWF Indonesia Aditya Bayunanda mengajak untuk lebih waspada terhadap dampak perubahan iklim pada keanekaragaman hayati, terutama hilangnya habitat yang memicu kepunahan spesies hewan di Indonesia.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, swasta, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan universitas untuk mengatasi ancaman ini.
"Penting bagi pemerintah mengorkestra upaya bersama yang melindungi habitat, termasuk masyarakat adat dan lokal, serta menegakkan hukum atas kejahatan lingkungan," imbuhnya.
Pewarta: Farhan Arda Nugraha
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2024
