Prabowo sasaran kampanye hitam pascabocornya dugaan surat DKP

Jakarta (ANTARA News) - Calon Presiden Prabowo Subianto menjadi sasaran kampanye hitam khususnya mengenai isu pelanggaran hak asasi manusia (HAM) pascabocornya dugaan surat putusan Dewan Kehormatan Perwira (DKP).

"Yang membedakan kenapa serangan black campaign begitu keras saat Prabowo berpasangan dengan Hatta Rajasa, bukan ketika (menjadi cawapres, red) berpasangan dengan Megawati (capres, red) yang juga Ketua Umum PDIP pada 2009," kata Sekretaris Jenderal Reclaim Indonesia Akhmad Suhaimi melalui keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.

Suhaimi berharap masyarakat lebih cerdas melihat "permainan" isu pelanggaran HAM yang ditujukan kepada Prabowo menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014.

Suhaimi menuturkan masyarakat dapat menyimpulkan kaitan munculnya isu pelanggaran HAM dengan beredarnya surat putusan DKP mengenai pemberhentian Prabowo sebagai perwira tinggi TNI.

Dia menjelaskan isu pelanggaran HAM hingga beredar dugaan surat putusan DKP tidak pernah keluar saat Prabowo menjadi calon wakil presiden mendampingi Megawati Soekarnoputri pada 2009.

Suhaimi menilai hal itu karena rival Megawati - Prabowo yakni pasangan Susilo Bambang Yudhoyono - Boediono menjalankan kampanye politik yang santun.

Terkait beredarnya dugaan surat DKP, Suhaimi mendukung Panglima TNI Jenderal Moeldoko maupun pihak kepolisian untuk menindak tegas pelaku yang membocorkan dokumen rahasia itu.

"Kami yakin Panglima TNI dapat mengungkap otak dan motif pelaku pembocoran dugaan surat keputusan DKP itu," ujar Suhaimi.

Pasangan Prabowo - Hatta akan bersaing dengan Joko Widodo - Jusuf Kalla (Jokowi - JK) pada Pilpres 9 Juli 2014.

(T014/T007)