Wapres: IMF Tidak Lagi Bisa Awasi Kebijakan Pemerintah

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan, dengan dilunasinya sisa utang Indonesia ke Dana Moneter Internasional (IMF) pada pekan depan, maka IMF tidak lagi bisa mengawasi dan memantau kebijakan pemerintah Indonesia. "Dengan (pelunasan) itu, IMF tidak lagi mengawasi atau turut memantau kebijakan kita, dan kita nantinya sebagai anggota biasa saja," katanya di Kantor Wapres Jakarta, Jumat. Sebelumnya, Kamis (4/10), Gubernur Bank Indonesia (BI) Burhanuddin Abdullah menyatakan bahwa pemerintah Indonesia memutuskan untuk melunasi sisa utang ke IMF dan diperkirakan memerlukan waktu lima hari untuk proses penyelesaian administrasinya. Sikap pemerintah tersebut juga telah disampaikan ke IMF. Keputusan itu diambil setelah melihat prospek neraca pembayaran Indonesia pada akhir tahun ini yang akan surplus 13,2 miliar dolar AS dan cadangan devisa akan mencapai 43,3 miliar dolar AS, serta pada akhir triwulan ketiga telah mencapai sebesar 42,3 miliar dolar AS. Menurut Kalla, dengan menjadi anggota IMF biasa maka berarti Indonesia tidak lagi mempunyai hubungan dengan kesepakatan pinjaman seperti letter of intent dan monetary system. "Sekarang kita hanya anggota biasa saja. Hanya untuk mendengarkan apa informasi dan pandangan mereka (IMF). Kita juga bisa memakai networking IMF untuk mendapat data-data dan pandangan untuk ekonomi Indonesia secara global. Itu penting juga untuk kita bandingkan, sekarang kita seperti (anggota) yang lain saja," katanya. Kalla menambahkan, dulu Indonesia meminjam kepada IMF dulu sebagai cadangan apabila terjadi masalah-masalah setelah krisis, dan itu tidak bisa dipakai untuk kebutuhan pembangunan. Tetapi, katanya, sekarang Indonesia sudah melewati saat-saat krisis itu dan dana sudah memiliki dana yang cukup sehingga sanggup mengembalikannya. Ketika ditanya apakah pemerintah juga akan melakukan hal yang sama terhadap utang Indonesia dengan lembaga lainnya, Wapres mengatakan, masalah utang terhadap lembaga lainnya agak berbeda dengan utang IMF. "Kalau utang-utang lain bisa dipakai (untuk pembangunan), seperti utang kepada Bank Dunia dipakai untuk jalan, pengairan, proyek kesehatan, dan lain-lain. Karena itu tidak dalam bentuk cash. Sedangkan pinjaman dari IMF itu uangnya disimpan di BI saja. Kalau utang lain kan sudah jadi jalan, `airport` dan lain-lain dan itu nanti dikembalikan dari pajak penghasilan proyek-proyek itu. Itu bedanya pinjaman lain dengan pinjaman IMF," katanya.(*)

Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2006