"Harus sering ke lapangan, sering bertemu dengan para pelaku (properti), harus terbuka," ujar Hashim di Jakarta, Kamis.
Dirinya mengungkapkan sudah tahu nama yang akan mengisi posisi menteri perumahan rakyat, namun dirinya dan tim transisi sudah berkomitmen untuk tidak membocorkannya sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden baru pada 20 Oktober.
"Saya sebenarnya sudah tahu namanya, tapi saya sudah janji untuk tidak membocorkannya sebelum tanggal 20 Oktober nanti. Sudah diwanti-wanti bahwa nama itu bisa saja dirombak bahkan 5 menit sebelum kabinet diumumkan,” kata Hashim.
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet mendukung wacana calon presiden terpilih pada Pemilu 2024 Prabowo Subianto yang akan menjadikan Kementerian Perumahan Rakyat sebagai kementerian tersendiri, terpisah dari Kementerian Pekerjaan Umum.
Menurut dia, upaya itu bisa membuat pemerintah fokus menyediakan rumah yang layak huni bagi berbagai kalangan masyarakat, sekaligus menggerakkan sektor perumahan sebagai penopang pertumbuhan ekonomi nasional.
Dengan kepemimpinan Prabowo Subianto, dia yakin stabilitas politik dan kemitraan yang kuat antara dunia usaha dan pemerintah akan tetap terjalin dengan baik, sebagaimana telah terjalin selama ini dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Dalam menyambut pemerintahan Prabowo, kata Bamsoet, dunia usaha juga harus mempersiapkan diri. Apalagi, Prabowo merupakan sosok yang dikenal dengan ketegasan dan kecintaannya pada Indonesia sehingga pelaku usaha swasta juga harus mengikutinya dengan senantiasa mengedepankan kepentingan rakyat dalam setiap langkah usaha yang mereka jalankan.
Baca juga: Prabowo bangun tiga juta rumah per tahun, satu periode 15 juta rumah
Baca juga: Stasiun-stasiun kereta api di Jabodetabek dapat dibangun apartemen TOD
Baca juga: PUPR: Kementerian Perumahan dapat lebih fokus atasi backlog perumahan
Pewarta: Aji Cakti
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024
