"Ini menjadi perhatian kita kepada anak-anak bawaan atau lahir di dalam lapas perempuan ini," kata Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi Kemenkumham M.Hilal di Pangkalpinang, Kamis.
Baca juga: Dirjen HAM pastikan ibu menyusui terpenuhi haknya di dalam lapas
Ia mengatakan program antistunting ini untuk memastikan anak-anak bawaan ataupun lahir di lapas perempuan mendapatkan perawatan dan asupan gizi dengan baik, meskipun orang tuanya berhadapan dengan hukum.
"Anak-anak ini kita berikan susu, asupan, makanan tambahan bergizi agar mereka terhindar dari stunting," katanya.
Ia menyatakan Program Anti Anak Stunting ini menunjukkan bahwa negara hadir dan memperhatikan warganya, meskipun mereka berada di balik jeruji penjara menjalani masa hukuman.
"Pada hakikatnya permasyarakatan bukanlah memenjarakan akal fikiran dan jiwanya, tetapi negara hanya mengurangi kebebasan serta kemerdekaan bergeraknya saja," ujarnya.
Ia menegaskan dengan adanya program anti stunting ini, lapas dan rutan khusus perempuan ini harus menjaga dan merawat anak-anak di dalam lingkungan tersebut.
"Bagaimanapun penegakan hukum di Kemenkumham sebagai salah satu mata rantai peradilan pidana, tidak hanya berdimensi kepada pemidanaan, tetapi berimplikasi kepada nilai-nilai kemanusiaan," katanya.
Oleh karena itu, kata dia, tugas kemasyarakatan sangat erat kaitannya dengan hal-hal terkait kemanusiaan.
"Kalau seandainya penegakan hukum anti terhadap kemanusiaan tentu tidak ada cerita petugas lapas membawa narapidana, tahanan, anak binaan yang sakit diobati, dirawat atau ke bawa rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan," katanya.
Baca juga: Menteri PPPA pastikan hak WBP perempuan di Lapas Yogyakarta terpenuhi
Baca juga: LP Perempuan Gorontalo kini miliki dapur sehat
Pewarta: Aprionis
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024
