DEN: Prabowo-Jokowi tak perlu pusingkan program energi

Keduanya cocok dengan program KEN. Untuk masalah subsidi BBM juga tidak gampang. Namun di program lain, keduanya mementingkan visi misi yang sama,"

Jakarta (ANTARA News) - Dewan Energi Nasional menyatakan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla tidak perlu memusingkan program bidang energi karena Kebijakan Energi Nasional sudah lengkap dengan konsep ketahanan dan kemandirian energi.

Anggota DEN Rinaldy Dalimi di Jakarta, Jumat, mengatakan pihaknya sudah mengkaji program energi kedua capres-cawapres, dan semuanya tidak lebih dari landasan KEN yang juga akan menjadi Rencana Umum Energi Nasional (RUEN).

"Keduanya cocok dengan program KEN. Untuk masalah subsidi BBM juga tidak gampang. Namun di program lain, keduanya mementingkan visi misi yang sama," ujarnya.

Rinaldy menolak mengkritik program energi berdasarkan visi misi masing-masing pasangan. Namun, dia mengatakan, program penting ketahanan energi seperti penghentian ekspor bahan baku energi, pemanfaatkan energi fosil, dan optimalisasi energi baru dan terbarukan sudah diadaptasi dengan baik oleh kedua pasangan.

Dia meminta, presiden yang terpilih untuk bersiap-siap mengimplementasikan KEN. Salah satunya, pemerintah terpilih harus mencari pengganti ekspor energi yang selama ini diandalkan sebagai pendapatan negara dalam APBN.

Dalam KEN, energi menjadi komoditas yang dipertahankan dan dioptimalkan penggunaanya di dalam negeri untuk penggerak pembangunan.

Sejalan dengan landasan KEN, dia juga meminta Presiden terpilih untuk mempercepat program konversi BBM ke BBG yang selama ini dinilainya lambat terealisasi.

Dalam KEN, dia memparkan setidaknya terdapat lima landasan penting yang harus diimpelementasikan Presiden terpilih yakni perubahan paradigma pemanfaatan energi, dari penggunaan utama untuk ekspor, menjadi komoditas yang dipertahankan di dalam negeri untuk penggerak pembangunan.

Kemudian, pengurangan ekspor energi fosil secara bertahap. Dengan begitu, pemerintah harus membuat peta jalan untuk pengurangan dan penghentian ekspor energi fosil.

Kemudian, kata dia, adalah pengurangan subsidi yang melekat pada harga energi. Hal penting lainnya dalam KEN, dikatakan Rinaldy adalah prioritas pengembangan energi terbarukan dengan penggunaan gas bumi, batu bara. KEN juga mengamanatkan pemanfaatan dan pembangunan tenaga nuklir, namun sebagai opsi terakhir.

Selain itu, dalam KEN, pemerintah juga berkewajiban membangun cadangan energi, untuk cadangan operasional, cadangan penyangga, dan cadangan strategis.

KEN sudah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Januari lalu dan tinggal ditandatangani oleh Presiden RI untuk menjadi PP.

(I029/N002)