Sri Mulyani sebut Menteri PUPR bagai Sinterklas bagi BMN Rp374 triliun

Uang kita menjadi barang yang sudah jadi, berkualitas dan kemudian dihibahkan atau dihadirkan kepada berbagai pihak

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut Menteri PUPR Basuki Hadimuljono layaknya "Sinterklas" dengan menghibahkan Barang Milik Negara (BMN) senilai Rp374,66 triliun kepada pemerintah daerah, kementerian/lembaga, yayasan, masyarakat, dan pihak lainnya, selama 10 tahun terakhir.

"Jadi kira-kira selama 10 tahun terakhir, Menteri PUPR ini saya sampaikan seperti sinterklas bagi barang-barang milik negara itu berapa banyak nilainya, Pak Bas selama 10 tahun ini membagikan Rp374,6 triliun," kata Sri Mulyani dalam Serah Terima BMN Kementerian PUPR di Jakarta, Kamis.

Sri Mulyani mengatakan hibah BMN kepada berbagai pihak ini mencerminkan bahwa uang masyarakat yang dikelola negara akan kembali ke masyarakat dengan berbagai manfaat. BMN yang diserahkan Kementerian PUPR itu seperti asrama bagi lembaga pendidikan tinggi, embung untuk sarana air, jembatan, bendungan, dan lainnya.

"Uang kita menjadi barang yang sudah jadi, berkualitas dan kemudian dihibahkan atau dihadirkan kepada berbagai pihak. Ada yang kemudian kepada lembaga pendidikan, ada juga ke masyarakat, kepada pemerintah daerah, dan juga kepada sampai desa, dan ada yang diserahgunakan untuk kementerian/lembaga," ujar dia.

Dalam prosesi serah terima BMN Kamis ini, Kementerian PUPR melakukan serah terima senilai Rp19,26 triliun, yang terdiri dari sebesar Rp5,8 triliun untuk K/L dan sisanya Rp13,36 triliun diserahkan kepada pemerintah daerah, yayasan, perguruan tinggi, desa, dan lain-lain.

"Ini adalah contoh pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, Ini adalah fondasi apa yang disebut tata kelola, yang saya harapkan jadi sebuah standar bagi Indonesia terus menjaga tata kelola yang baik, akuntabel, serta transaparan," kata dia.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fattah menjelaskan BMN yang diserahkan, antara lain, berupa radar cuaca dan perangkatnya, jalan nasional, jembatan gantung, jaringan air minum, sekolah hasil rehabilitasi, pasar, lokasi wisata, pos lintas batas, permukiman, rumah susun, dan lainnya.

"APBN yang kita wujudkan dalam infrastruktur yang akan diserahkan ini kita lakukan percepatan penyerahannya bukan hanya periode kabinet akan berakhir tapi karena kita lakukan konsisten tiap tahun, apa yang kita bangun akan kita serahkan, dan pada penerima dapat dimanfaatkan lebih baik BMN itu," kata dia.

Baca juga: Luhut sebut Menteri PUPR Basuki sebagai "Bapak Jalan Tol Indonesia"
Baca juga: BPK evaluasi pengelolaan jalan tol di beberapa provinsi