“Mengurangi ketergantungan struktural pada dolar AS dalam jangka menengah hingga panjang dengan mempromosikan penggunaan mata uang lokal dan mengembangkan sistem pembayaran lintas mata uang, harus menjadi prioritas utama,” kata Kepala Ekonom AMRO Hoe Ee Khor dalam konferensi pers virtual terkait Laporan Stabilitas Keuangan ASEAN+3 (ASEAN+3 Financial Stability Report/AFSR) 2024 di Jakarta, Kamis.
Dalam jangka panjang, para otoritas di ASEAN+3 harus bekerja sama untuk mengurangi ketergantungan struktural pada dolar AS dan mempromosikan penggunaan mata uang lokal di kawasan.
Hoe mengatakan, ketergantungan yang berlebihan pada dolar AS membuat ekonomi ASEAN+3 lebih rentan terhadap spillover dari perkembangan keuangan makro global, dan khususnya Amerika Serikat.
Ketergantungan ASEAN+3 yang besar pada dolar AS untuk kegiatan keuangan lintas batas menimbulkan dua risiko besar, yakni potensi kekurangan pendanaan dolar AS, yang dapat mengganggu stabilitas pasar keuangan dan perantara keuangan, dan transmisi guncangan global melalui dolar AS, terutama selama periode pengetatan moneter atau ketegangan geopolitik.
Untuk memperkuat ketahanan terhadap guncangan eksternal dalam lingkungan yang bergantung pada dolar AS, ASEAN+3 harus memperkuat fundamental ekonomi dan keuangan, meningkatkan kerangka pengawasan untuk memantau likuiditas dolar AS, memperkuat langkah-langkah makroprudensial untuk bank dan lembaga keuangan non bank, dan memberikan dukungan pembiayaan kepada negara-negara anggota yang mengalami tekanan likuiditas dolar AS.
Seperti di belahan dunia lainnya, dolar AS memainkan peran penting dalam sistem keuangan ASEAN+3 sebagai “mata uang kendaraan” atau mata uang yang banyak digunakan untuk perdagangan internasional dan transaksi keuangan, untuk penagihan dan pembayaran perdagangan, dan mata uang pilihan untuk investasi dan pinjaman keuangan lintas batas.
Peralihan dari penggunaan dolar AS ke mata uang lokal di ASEAN+3 dapat dicapai secara bertahap dengan meningkatkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi komersial lintas batas.
Namun, adopsi mata uang lokal secara luas perlu mengatasi berbagai masalah antara lain terkait dengan biaya, kemudahan, kecepatan, akses, dan transparansi.
Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan, Indonesia memperluas kerja sama Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) antarnegara hingga ke Korea Selatan dan India.
"Setelah realisasi dengan Malaysia, Thailand dan juga Singapura, kami juga sudah menandatangani nota kesepahaman kerja sama QR dengan negara Korea Selatan, Uni Emirat Arab, Jepang dan India," kata Perry dalam Festival Ekonomi Keuangan Digital (FEKDI) dan Karya Kreatif Indonesia (KKI) 2024 di Jakarta, Kamis (1/8).
QRIS antarnegara telah diperluas untuk kemudahan, efisiensi dan keamanan konektivitas pembayaran ritel lintas negara.
Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2024
