Jakarta (ANTARA News) - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mewacanakan penunjukan langsung Ketua RT dan RW oleh Walikota atau Dewan Kota. Dengan demikian, sistem pemilihan warga akan dihapuskan.

Alasan Ahok, untuk menjadi ketua RT dan RW di Jakarta membutuhkan modal setidaknya Rp70 juta agar dipilih oleh warga.

"Penunjukkan RT dan RW secara langsung masih menunggu Pergub, kita juga bisa tidak tunjuk langsung, asal di daerah banyak yang baik, maka kita persilakan masyarakat yang pilih," kata Ahok di Balaikota, Jumat.

Dengan adanya sistem pemilihan langsung, Ahok menilai kinerja ketua RT dan RW juga tidak bisa dikontrol oleh masing-masing lurah, camat dan walikota.

Nantinya, Ahok mengatakan, Ketua RT dan RW akan digaji Rp1.000.000 dengan kewajiban membuat laporan melalui SafetiPin setidaknya 100 laporan setiap bulan.

"Kalau tidak ada yang bener, kita tunjuk saja Kader PKK atau pensiunan yang rajin yang jadi ketua RT dan RW," katanya.

Pewarta: Ida Nurcahyani
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2014