"Beberapa pihak mungkin berpikir bahwa upaya diplomatik telah terhenti, namun itu tidak benar, kami terus melakukan kontak yang diperlukan," kata Mikati dalam pernyataan yang dirilis oleh kantornya.
Dia memastikan bahwa mitra-mitra Lebanon dari Arab dan negara asing terus memberikan tekanan untuk gencatan senjata untuk membuka jalan bagi pembahasan langkah-langkah politik utama, terutama Resolusi PBB 1701.
Resolusi yang diadopsi pada 11 Agustus 2006 itu menyerukan penghentian total pertempuran antara Lebanon dengan Israel dan pembentukan zona demiliterisasi antara Blue Line (perbatasan antara Lebanon dengan Israel) dan Sungai Litani, dan hanya mengizinkan tentara Lebanon dan Pasukan Sementara PBB di Lebanon (UNIFIL) untuk memiliki senjata dan peralatan militer di wilayah tersebut.
Selain itu, Mikati mengatakan krisis pengungsian yang disebabkan oleh serangan Israel menimbulkan “tantangan” bagi Pemerintah Lebanon.
Israel telah melancarkan serangan udara besar-besaran di Lebanon dengan dalih menargetkan Hizbullah sejak 23 September, menewaskan lebih dari 1.250 orang, melukai 3.618 lainnya, dan membuat lebih dari 1,2 juta orang mengungsi.
Serangan udara tersebut merupakan eskalasi perang lintas perbatasan selama setahun antara Israel dan Hizbullah sejak dimulainya serangan brutal Tel Aviv di Jalur Gaza sejak serangan Hamas tahun lalu.
Sumber: Anadolu
Baca juga: Kepala UNHCR bertemu Presiden Suriah bahas bantuan pengungsi Lebanon
Baca juga: China harap negara besar mainkan peran objektif dalam konflik Gaza
Baca juga: Menlu Prancis sebut ancaman PM Israel terhadap Lebanon "provokasi"
Penerjemah: Yoanita Hastryka Djohan
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2024
