Deputi Manajer Komunikasi dan Bina Lingkungan PLN Distribusi Jatim, Arkad Matulu, menyatakan, krisis pendanan itu dipicu adanya keterlambatan penyaluran dana subsidi listrik dari pemerintah.
"Dampak lainnya, beberapa pengadaan barang terpaksa ikut mengalami keterlambatan," tegasnya.
Di sisi lain, jelas dia, pada saat ini sudah banyak masyarakat kelistrikan yang mendaftar untuk penyambungan jaringan listrik. Akan tetapi, dengan adanya krisis dana tersebut maka salah satu badan usaha milik negara (BUMN) itu tidak bisa berbuat apa pun.
"Kalau dikalkulasi, jumlah pendaftar yang belum terjangkau aliran listrik itu sudah mencapai ratusan di wilayah kerja kami," katanya.
Padahal, tambah dia, tahun lalu kejadian keterlambatan pencairan dana subsidi listrik dari pemerintah tidak pernah terjadi. Oleh sebab itu, pihaknya masih menunggu kebijakan selanjutnya dari pusat.
"Sementara, jika kami menghitung jumlah pasokan listrik Jatim bisa dikatakan cukup untuk memenuhi permintaan masyarakat," katanya.
Ia menjamin, pelanggan listrik di Jatim tidak perlu khawatir dengan ketersediaan energi tersebut karena sampai sekarang dalam kondisi aman. Apalagi, jumlah beban puncak di Jatim sekitar 4.600 MW.
"Namun pasokan listrik dari seluruh pembangkit yang ada di wilayah Jatim mencapai 8.400 MW," katanya.
Dari jumlah itu, sebut dia, masih ada surplus energi listrik sekitar 3.700 MW. Besaran surplus tersebut dialokasikan ke beberapa wilayah lain di luar Jatim misalnya Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Bali.
"Meski begitu, kami imbau kepada masyarakat maupun pengusaha untuk penyambungan dan penambahan jaringan listrik agar tetap waspada. Apalagi, banyak oknum tak bertanggung jawab memanfaatkan situasi sekarang," katanya.
Apabila sudah mendaftar, harap dia, idealnya calon pelanggan di wilayah kerjanya tidak melakukan pembayaran apa pun pada petugas PLN walaupun dijanjikan sesuatu oleh mereka.
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2014
