Jakarta (ANTARA News) - Depdagri menyesalkan dan meminta agar perusakan dan pembakaran kantor pemerintah daerah Bangka Belitung (Babel) diusut tuntas aparat kepolisian secara hukum. "Masyarakat seharusnya ikut memelihara obyek vital seperti kantor gubernur dan tidak melakukan aksi pembakaran," kata Sekjen Depdagri Progo Nurjaman di Jakarta, Jumat. Selain itu, Depdagri juga akan meminta laporan dari gubernur setempat mengenai kebijakan penutupan tambang-tambang konvensional di Bangka Belitung. Menurut dia, seharusnya penutupan itu tidak dilaksanakan secara sepihak sebelum ada lapangan kerja baru bagi penduduk setempat yang menggantungkan hidupnya dari pertambangan. Dikatakannya pula, pemda seharusnya melakukan sosialisasi dan membuka lapangan kerja baru sebelum melakukan penutupan. "Langkah-langkah persuasif seharusnya ditempuh pemda setempat," katanya. Meski demikian, Progo menyebutkan kebijakan penutupan tambang itu telah mengacu pada ketentuan yang ada. Sebelumnya ratusan demonstran melakukan aksi perusakan Kantor Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hingga mengakibatkan bagian kaca jendela, sejumlah komputer di bagian biro umum dan bagian perlengkapan serta atap kantor mengalami kerusakan cukup parah. Massa demonstran itu merasa tidak puas atas penyegelan tiga pabrik smelter (pabrik peleburan timah), sekaligus penangkapan tiga orang pengusahanya.(*)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2006