Ombudsman RI temui Dubes Brazil bahas pengalaman perpindahan ibu kota

Jakarta (ANTARA) - Anggota Ombudsman RI Hery Susanto menemui Duta Besar Brazil untuk Indonesia George Monteiro Prata di Jakarta, Rabu, guna membahas pengalaman Brazil yang pernah memindahkan ibu kota dari Rio de Janerio ke Brazilia pada tahun 1960.

Adapun Ombudsman RI ingin mengetahui kunci kesuksesan Brazil dalam perpindahan ibu kota negara untuk merampungkan kajian Ombudsman RI terkait kesiapan infrastruktur dalam pemindahan ibu kota negara Indonesia dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

"Pro dan kontra pasti ada dalam pemindahan ibukota negara Brazil, maka kami perlu mengetahuinya karena pada dasarnya Indonesia ada beberapa kesamaan dengan Brasil," ucap Hery seperti dikonfirmasi.

Hery mengatakan pemindahan ibu kota negara Indonesia merupakan salah satu prioritas pembangunan pemerintah yang diharapkan dapat mengubah orientasi pembangunan menjadi lebih berkeadilan dan mempercepat transformasi ekonomi Indonesia, yang selama ini terpusat di Pulau Jawa.

Namun demikian, kata dia, pemindahan ibu kota negara membutuhkan waktu dan proses yang panjang, serta memiliki berbagai tantangan, seperti keberlanjutan pembangunan, aspek lingkungan, kesiapan infrastruktur, hingga pemenuhan kebutuhan dasar.

Dia menjelaskan kebutuhan dasar dimaksud, yakni kesehatan, pendidikan, serta akulturasi budaya, termasuk aksesibilitas terhadap pelayanan publik di pemerintahan pusat.

Mengingat begitu luas dan kompleksnya unsur-unsur pendukung Ibu Kota Nusantara (IKN) nantinya, Ombudsman RI ingin memastikan dan mengawal agar pelayanan publik berjalan dengan baik, khususnya dari sisi kesiapan infrastruktur di IKN, termasuk pada masa awal pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke IKN.

"Untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh, Ombudsman RI melakukan pembahasan yang mendalam mengenai pengalaman Brasil dalam pemindahan ibu kota dari Rio de Janeiro ke Brazilia," ungkap dia.

Sementara itu, Duta Besar Brasil George Monteiro Prata menekankan, membangun ibu kota yang baru bukanlah sesuatu yang mudah, khususnya lantaran IKN merupakan simbol kekayaan Indonesia di mata dunia.

Dia mengungkapkan terdapat beberapa perbedaan pembangunan IKN dan perpindahan ibu kota di Brazil. Di Brazil, hampir semua dana perpindahan ibu kota berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan tidak menggunakan teknologi yang canggih.

Saat melakukan pemindahan ibu kota, ia bercerita pada awalnya Brazilia pun sempat mengalami permasalahan di mana para ASN tidak mau pindah ke ibu kota baru meski telah diberikan gaji dua kali lipat dan rumah gratis. Kendati demikian pada akhirnya setelah sekian lama barulah para ASN tersebut mau pindah.

"Sekarang Brazilia tingkat pendapatannya lebih tinggi dibanding kota-kota lain di Brazil. Kami memberikan masukan untuk memperhatikan tentang habitat lokal yang berdampak nantinya saat melakukan pembangunan," kata George.
Baca juga: Ombudsman-instansi pemerintah percepat layanan publik pascabencana
Baca juga: Ketua Ombudsman ingin penyelenggaraan pelayanan publik sesuai standar
Baca juga: Ketua Ombudsman sebut masyarakat bagian dari pengawas pelayanan publik