Pengamat nilai paslon Pilkada DKI belum berani bahas usia kendaraan

Ini berbahaya sekali karena sudah masuk ke dalam undang-undang DKJ

Jakarta (ANTARA) - Pengamat politik yang juga Direktur Riset dan Komunikasi Lembaga Survei KedaiKOPI Ibnu Dwi Cahyo menilai pasangan calon (paslon) pemilihan kepala daerah (Pilkada) Jakarta 2024 belum berani membahas hal-hal krusial salah satunya soal usia kendaraan.

"Setidaknya terdapat dua hal yang belum sempat dibahas para paslon, yaitu pertama soal tarif KRL yang dikabarkan akan dicabut subsidinya. Lalu, pembatasan usia kendaraan bermotor," kata Ibnu di Jakarta, Rabu, menanggapi program-program para paslon Pilkada Jakarta 2024.

Menurut Ibnu, soal tarif KRL yang dikabarkan akan dicabut subsidinya menjadi isu penting karena KRL merupakan salah satu moda transportasi yang banyak digunakan masyarakat untuk masuk ataupun keluar Kota Jakarta.

Baca juga: Menhub: Pembatasan umur kendaraan angkutan umum perlu dikaji lagi

Ibnu menyebut jika nantinya biaya KRL disesuaikan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK), maka tarifnya akan sangat mahal.

"Padahal KRL ini sedang mau teriak-teriak nih, karena ada usulan untuk mencabut subsidi, itu kebijakan Kementerian Perhubungan (Kemenhub), sehingga ini kan Jabodetabek ya dan masyarakat Jakarta yang pakai KRL tuh sangat banyak," ujar Ibnu.

Selain itu, menurut Ibnu, pembatasan usia kendaraan bermotor ini juga menjadi hal krusial yang seharusnya diperhatikan oleh para paslon Pilkada Jakarta saat ini.

Sebab, aturannya sudah masuk ke dalam Undang-undang Daerah Khusus Jakarta sehingga mereka harus menjelaskan ke masyarakat mengenai kejelasan aturan tersebut.

Baca juga: Pembatasan usia kendaraan dinilai membebani masyarakat

"Ini berbahaya sekali karena sudah masuk ke dalam undang-undang DKJ, dalam Survei KedaiKOPI yang dilakukan pada 11-14 Juni 2024 terkait aturan itu kepada 445 responden, 49,2 tidak setuju dengan aturan itu, sedangkan yang setuju hanya 40,2 persen, dan 10,6 persen tidak tahu," jelas Ibnu.

Berdasarkan hasil survei, masyarakat yang tidak setuju mayoritas karena faktor ekonomi. Mereka harus membeli kendaraan baru untuk memenuhi pembatasan usia dan jumlah kendaraan.

Sebelumnya, para paslon Pilkada Jakarta sudah memaparkan program apa saja yang menjadi unggulan bagi mereka untuk mengatasi masalah macet di Jakarta.

Mulai dari angkutan sungai, memperbaiki manajemen transportasi, hingga memperluas jangkauan Transjakarta menjadi Transjabodetabek.

Di sisi lain, Ibnu menilai bahwa seluruh paslon sudah memaparkan programnya secara jelas baik arah dan tujuannya di dalam debat perdana Pilkada Jakarta 2024 pada Minggu (6/10) lalu.

Baca juga: 49 persen warga tidak setuju pembatasan usia kendaraan di Jakarta

Namun, Ibnu menilai, para paslon juga harus bisa lebih fokus dalam menjelaskan program mereka agar bisa menjangkau seluruh golongan di Jakarta.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta telah menggelar debat pertama pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Pilkada DKI Jakarta 2024 di Jakarta International Expo (JIExpo), Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (6/10) malam.

Peserta debat tersebut adalah pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun) dan paslon nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel).

Tema yang diangkat dalam debat perdana yakni “Penguatan SDM dan Transformasi Jakarta menjadi Kota Global”.

Adapun visi, misi dan program kerja yang disampaikan masing-masing pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Pilkada DKI Jakarta melalui debat ini diharapkan memberi pertimbangan bagi para pemilih saat hari pemungutan suara pada 27 November 2024.

KPU DKI Jakarta menjadwalkan debat tahap dua dari calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Jakarta pada 27 Oktober yang dilanjutkan debat ketiga pada 17 November.