Partai sayap kiri berhaluan keras La France Insoumise (LFI) mengajukan usulan tersebut pada September, dengan menuduh Macron menghalangi proses politik setelah pemilihan umum kilat yang digelar pada 30 Juni dan 7 Juli.
LFI mengeklaim bahwa tindakan Macron itu memperlambat proses politik dan mengabaikan hasil pemilu.
Setelah penolakan awal pekan lalu oleh Komite Hukum Majelis Nasional, yang adalah majelis rendah parlemen, usulan ini juga ditolak oleh Konferensi Presiden, yang terdiri dari presiden Parlemen Eropa dan para pemimpin kelompok politik.
Keputusan tersebut secara efektif mengubur usulan pemakzulan serta mencegah usulan itu masuk ke dalam agenda parlemen.
Mathilde Panot, seorang anggota parlemen dari LFI, mengkritik keputusan tersebut saat konferensi pers. Macron, ujarnya, menghindar dari debat di Majelis Nasional terkait “perilaku berbahaya dan tidak stabil”, dan mengabaikan hasil pemilu.
Ia juga mengkritik partai sayap kanan ekstrem National Rally (RN) beserta mantan pemimpin partai itu, Marine Le Pen, karena mendukung penolakan usulan pemakzulan tersebut.
"Kami tidak akan menyerah. Kami akan terus mengajukan usulan ini hingga pemakzulan tersebut dibahas di Majelis Nasional," ujar Manuel Bompard, koordinator nasional LFI, di platform X.
LFI merupakan bagian dari aliansi sayap kiri New Popular Front (NFP) selama pemilu.
Setelah hasil pemilu diumumkan, anggota partai tersebut mengkritik Macron karena tidak mencalonkan kandidat NFP, Lucie Castets, sebagai perdana menteri meskipun aliansi tersebut memperoleh kursi terbanyak.
Macron membubarkan parlemen dan menyerukan pemilu awal setelah RN sayap kanan meraih lebih dari 31 persen suara dalam pemilihan Parlemen Eropa pada 9 Juni, dengan mengalahkan blok sentris.
Sumber: Anadolu
Baca juga: Ribuan warga Prancis turun ke jalan, minta Macron dimakzulkan
Baca juga: Kabinet baru Prancis diumumkan, sejumlah menteri bertahan
PM Attal mundur usai aliansi kiri menang Pemilu Parlemen Prancis
Penerjemah: Primayanti
Editor: Tia Mutiasari
Copyright © ANTARA 2024
