Wamenkeu II: Teknologi kurangi waktu dan biaya kepabeanan dan cukai

Kolaborasi antarlembaga sangat penting untuk meningkatkan pemahaman bersama demi memastikan bahwa proses regulasi kepabeanan dan cukai berjalan dengan efektif serta dapat berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II Thomas Djiwandono mengatakan bahwa penggunaan berbagai teknologi, seperti big data, data analysis, blockchain, kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), dan biometric dapat mengurangi waktu serta biaya dalam proses kepabeanan dan cukai.

“Teknologi di sektor bea cukai diharapkan dapat meminimalkan waktu dan biaya…, Teknologi baru seperti big data, data analysis, blockchain, kecerdasan buatan, dan biometrik dapat menggantikan proses bisnis lama,” ucap Thomas Djiwandono di Jakarta, Selasa.

Baca juga: BNPB-Kemenkeu sosialisasi pentingnya "pooling fund" bencana di Aceh

Dalam 4th World Customs Organization Regional Training Center (WCO RTC) Indonesia International Conference 2024, ia mengatakan bahwa pesatnya kemajuan teknologi saat ini mendorong berbagai otoritas bea cukai di seluruh dunia untuk memanfaatkan potensi tersebut secara optimal.

Meskipun begitu, ia menyoroti adanya tantangan dalam pemanfaatan teknologi tersebut, yakni munculnya tekno-nasionalisme yang dapat menimbulkan perbedaan ekosistem dan ketimpangan standar teknologi.

“Isu lain yang perlu diperhatikan adalah bangkitnya tekno-nasionalisme. Negara-negara yang menyadari pentingnya sektor teknologi secara strategis berlomba-lomba untuk menjadi yang terdepan, yang berujung pada perbedaan ekosistem dan standar teknologi,” ujarnya.

Thomas juga mengajak seluruh pihak untuk meningkatkan kerja sama lintas batas antara otoritas bea cukai di seluruh dunia untuk merespon perkembangan dan menghadapi tantangan yang dapat muncul karena teknologi digital.

Baca juga: Pemerintah serap dana Rp7,75 triliun dari lelang tujuh seri SBSN

Ia mengatakan bahwa kolaborasi antarlembaga sangat penting untuk meningkatkan pemahaman bersama demi memastikan bahwa proses regulasi kepabeanan dan cukai berjalan dengan efektif serta dapat berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Kita juga perlu bergerak menuju prinsip-prinsip kolaborasi yang kritis, termasuk transparansi regulasi, ketersediaan sumber daya manusia dan infrastruktur. Selain itu, kolaborasi lintas batas juga dapat menangani penghindaran penegakan hukum oleh organisasi kriminal transnasional,” tuturnya.

Ia pun berharap bahwa peranan WCO dapat terus diperkuat menjadi lebih efektif dan efisien dalam memfasilitasi perdagangan, melindungi masyarakat, mendorong pengumpulan pendapatan negara secara adil, serta menciptakan lembaga bea cukai yang lebih adaptif dan tangguh.

“Saya mengimbau seluruh peserta untuk melanjutkan semangat kemitraan ini dengan menjalin jaringan dan bekerja sama antara otoritas bea cukai dan lembaga akademis untuk mengembangkan kebijakan berbasis penelitian untuk institusi kita masing-masing,” imbuhnya.

Baca juga: Kemenkeu: Ganti rugi tanah Mat Solar menunggu hasil pengadilan