Kemenkumham raih 2 penghargaan pelayanan publik dari KemenPANRB

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) meraih dua penghargaan berkat kinerja dalam penyelenggaraan pelayanan publik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) di Jakarta, Selasa.

Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi Asep Kurnia menilai penghargaan tersebut merupakan wujud dari komitmen seluruh jajaran Kemenkumham dan jajaran keimigrasian pada khususnya, yang selalu ingin memberikan pelayanan prima bagi masyarakat.

"Kami sangat bersyukur dan mengucapkan terima kasih serta apresiasi kepada seluruh jajaran Kemenkumham, serta jajaran keimigrasian pada khususnya, yang telah melakukan berbagai terobosan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik," kata Asep dalam acara tersebut, seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi.

Adapun dua penghargaan yang diterima Kemenkumham masing-masing ditujukan kepada Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas I Yogyakarta dan Kanim Kelas II Non TPI Ponorogo.

Dia menjelaskan Kanim Kelas I Yogyakarta mendapatkan penghargaan 10 Terbaik Kategori Kementerian dalam Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Tahun 2024.

Sementara Kanim Kelas II Non TPI Kota Ponorogo meraih penghargaan dalam kategori yang berbeda, yaitu 10 Terbaik Kategori Kementerian dalam Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan Terbaik Tahun 2024.

Penghargaan diberikan langsung oleh Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas kepada Staf Ahli Menkumham Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi.

Apresiasi itu diberikan dalam acara Gebyar Pelayanan Prima Tahun 2024 Kementerian PANRB yang bertajuk Wujudkan Ekosistem Pelayanan Publik Transformatif, Inovatif, dan Inklusif.

Gebyar Pelayanan Prima merupakan kegiatan untuk untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik pada instansi pemerintah, baik itu di lingkup kementerian/lembaga, maupun pemerintah daerah, sekaligus sebagai bentuk apresiasi atas peningkatan pelayanan publik.

Melalui kegiatan tersebut, diharapkan setiap instansi pemerintah dapat melakukan pembaharuan dan menerapkan kebijakan pelayanan publik demi terwujudnya pelayanan prima.