Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyatakan butuh kesiapan infrastruktur, baik inti maupun pendukung, sebelum pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN).
"Banyak dibutuhkan piranti-piranti pendukung untuk bisa di sana termasuk kesiapan," ujar Muhadjir di Jakarta, Selasa.
Ia mengatakan seluruh infrastruktur harus benar-benar tersedia dan siap untuk digunakan, karena berhubungan dengan kelancaran jalannya pemerintahan.
Bahkan, kata dia, Kemenko PMK saja masih ikut ke kantor kementerian lain saat beberapa kali mengadakan rapat di IKN. Di sisi lain, apabila harus pindah, maka lembaga teknis yang berada di bawahnya juga harus bergeser ke IKN.
Baca juga: Menteri PANRB: Presiden perintahkan ASN pindah ke IKN Januari 2025
Baca juga: Menteri PANRB: Presiden perintahkan ASN pindah ke IKN Januari 2025
"Saya yang sudah beberapa kali adakan rapat di sana belum bisa gunakan kantor Kemenko PMK, masih harus pinjam di salah satu Kemenko yang itu mungkin bukan untuk tempatnya Kemenko PMK," kata dia.
Akan tetapi, secara informal pihaknya sudah beberapa kali berkantor di IKN. Bahkan sudah melaksanakan rapat koordinasi internal maupun lintas kementerian sebanyak tiga kali.
"Bahkan membahas tentang pemberdayaan masyarakat dan juga siapkan SDM di sekitar IKN. Kita siapkan SDM sekitar IKN jadi tulang punggung dari proses administrasi dan birokrasi di IKN. Jangan sampai mereka jadi penonton datang dari Jakarta," kata dia.
Baca juga: Menteri PPN cek kesiapan pemindahan ASN ke IKN
Baca juga: Menteri PPN cek kesiapan pemindahan ASN ke IKN
Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengungkapkan bahwa Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan aparatur sipil negara (ASN) pindah ke Ibu Kota Negara (IKN) pada bulan Januari 2025.
"Semalam saya dapat perintah dari Bapak Presiden melalui Pak Pratikno dapat perintah pada bulan Januari 2025 ASN pindah ke IKN," kata Anas.
Pemindahan ASN ke IKN direncanakan pada bulan September 2024. Namun, hingga awal bulan Oktober belum juga dilaksanakan pemindahan ASN ke IKN.
Baca juga: Anggota DPR sebut IKN secara de facto sudah digunakan sebagai ibu kota
Baca juga: Anggota DPR sebut IKN secara de facto sudah digunakan sebagai ibu kota
"Tadinya September ke Oktober, arahan presiden bukan soal apa tadi Pak Menteri PUPR yang juga Kepala OIKN tadi sampaikan sudah selesai. Akan tetapi, diminta ekosistemnya dibereskan," ujarnya.
Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024
