Jakarta (ANTARA) - Perhimpunan Pelajar Indonesia Australia Queensland (PPIAQ) dan PPI Australia Griffith University (ISAGU) menggelar forum diskusi Indonesian Student Assembly (ISA) 2024 untuk mengusulkan sejumlah rekomendasi kebijakan bagi transisi pemerintahan yang akan berlangsung di Indonesia.

Berdasarkan rilis pers ISAGU yang diperoleh ANTARA di Jakarta, Selasa, disebutkan bahwa forum diskusi bertema "Nusantara Baru, Indonesia Maju?" tersebut menyajikan dialog akademis guna mengidentifikasi peluang dan tantangan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan terkait transisi pemerintahan yang akan berlangsung di Indonesia.

Selain itu, acara yang diadakan di Brisbane, Australia, dan dihadiri oleh mahasiswa dan akademisi Indonesia di Queensland tersebut juga membahas isu-isu penting terkait tantangan dan peluang Indonesia dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.

Dalam paparannya di sesi talkshow forum yang berlangsung pada 5 Oktober lalu itu, Ardi Sugiyarto, yang bekerja di Departemen urusan Keselamatan Anak, Layanan Lansia dan Disabilitas Pemerintah Queensland, membahas masalah sosial dan ekonomi yang dihadapi Indonesia.

Menurutnya, kondisi ekonomi global yang tidak stabil dan gejolak politik regional dapat mempengaruhi perekonomian nasional. Dia juga menyoroti perlunya penguatan inovasi dan penerapan teknologi, termasuk kecerdasan buatan, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Indonesia menghadapi risiko terjebak dalam middle-income trap sebagai tantangan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi kita masih jauh dari negara maju, ditambah dengan tantangan rasio ketergantungan setelah periode bonus demografi, yang menyulitkan Indonesia keluar dari jebakan ini," kata Ardi.

Kemudian, narasumber lain yang berbicara di forum tersebut adalah Dosen Global Health, Griffith University, Febi Dwirahmandi. Dalam kesempatan itu, Febi menekankan pentingnya mengatasi masalah dasar kesehatan masyarakat sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045.

Upaya itu dapat dilakukan melalui empat pilar, yaitu SDM unggul, ekonomi berkelanjutan, politik yang baik, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Febi juga menekankan perlunya mengubah pandangan yang melihat pendidikan sebagai beban biaya menjadi investasi.

"Solusi teknis tidak akan menyelesaikan masalah politik. Kita memerlukan kemauan dan kemampuan politik. Apa yang tertulis di atas kertas harus sejalan dengan proyek yang dijalankan," kata dia.

Sementara itu, Dosen Departemen Business Strategy and Innovation, Griffith University, Gunaro Setiawan, menyoroti pentingnya membangun institusi politik yang kuat, serta penanganan krisis etika politik dan empati dalam pemberantasan korupsi.

Ia menekankan bahwa pendekatan kebijakan harus menyasar pada perubahan budaya dan pola pikir. "Pendekatan kebijakan berbeda di setiap negara. Memberantas korupsi di negara Barat tentu lebih mudah dibandingkan di Indonesia, di mana suap telah dinormalisasi dalam kehidupan sehari-hari," katanya.

Selanjutnya, sesi Focus Group Discussion (FGD) di forum tersebut mendiskusikan peluang dan tantangan yang akan dihadapi Indonesia di masa mendatang.

Beberapa masalah yang disoroti meliputi infrastruktur maritim yang minim, birokrasi distribusi subsidi yang rumit, serta perencanaan dan implementasi program food estate yang belum optimal.

Rekomendasi kebijakan bagi permasalahan di bidang ekonomi meliputi peningkatan infrastruktur laut, pertanian, dan manajemen penyimpanan makanan segar, serta penguatan distribusi subsidi yang lebih tepat sasaran.

Di bidang pendidikan dan pengembangan SDM, isu-isu yang diangkat meliputi kurikulum yang belum kontekstual, ketimpangan partisipasi dan infrastruktur pendidikan, serta krisis moral di dunia pendidikan.

Peserta ISA 2024 merekomendasikan peningkatan keterlibatan masyarakat lokal sebagai edukator, partisipasi publik dalam penyusunan Peta Jalan pendidikan, dan human development plan untuk penerima beasiswa. Perbaikan infrastruktur pendidikan juga menjadi rekomendasi utama.

Sementara itu, di bidang politik, hukum, dan HAM, minimnya partisipasi publik dalam perumusan kebijakan serta krisis etika politik menjadi perhatian utama.

Peserta ISA 2024 mendorong kepemimpinan politik yang berlandaskan pada prinsip moral, pelibatan seluruh pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan, serta penguatan akuntabilitas dan transparansi
publik melalui pelaporan yang jelas.

Baca juga: PPI Australia gelar promosi budaya dan konser amal Soundquriang 9
Baca juga: PPI Australia jadikan HUT RI ajang perkuat identitas bangsa di rantau

Pewarta: Katriana
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024