Menlu Retno, seperti dikutip pernyataan pers Kemlu RI yang diterima ANTARA di Jakarta, Selasa, menyoroti persoalan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai salah satu tantangan kawasan yang harus ditangani ASEAN.
“Di mana-mana kita menyaksikan berbagai tantangan terkait isu HAM. Ini menegaskan bahwa isu pelindungan Hak Asasi Manusia sangat rentan,” kata Menlu RI dalam Pertemuan Tingkat Menteri untuk Pilar Politik-Keamanan ASEAN (APSC) tersebut.
Untuk itu, Menlu Retno menegaskan pentingnya ASEAN memperkuat dan memajukan isu HAM, termasuk melalui penguatan Komisi ASEAN untuk HAM (AICHR) dan penguatan kerja sama dengan negara-negara mitra ASEAN.
Diplomat senior kelahiran 27 November 1962 itu juga menyinggung hak untuk membangun (Right to development) sebagai bagian tak terpisahkan dari upaya mewujudkan HAM dan perdamaian dunia.
Lebih lanjut, Retno menyoroti tantangan lain ASEAN terkait perkembangan situasi di Laut China Selatan, sembari mengharapkan supaya tidak terjadi eskalasi di kawasan maritim itu.
Ia pun menegaskan pentingnya memperjuangkan penyelesaian perundingan Tata Prilaku (Code of Conduct) di Laut China Selatan serta mengusahakan kepatuhan terhadap Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) 1982.
Sementara itu, Menko Hadi Tjahjanto mengapresiasi cetak biru Pilar APSC yang penyusunannya telah mencapai 99,6 persen.
Ia turut menyoroti perlunya menyepakati rencana strategis untuk Visi Komunitas ASEAN 2045 supaya dapat terus beradaptasi dengan dinamika strategis kawasan dan mampu mengatasi tantangan masa depan.
“Kita pun perlu memperkuat penegakan hukum, pengelolaan perbatasan, dan kerja sama ASEAN dalam mengatasi kejahatan lintas negara,” kata Hadi, seraya menegaskan bahwa TPPO adalah salah satu isu kejahatan lintas batas yang harus diperhatikan ASEAN.
Baca juga: RI kembali tegaskan dukungan RI atas aksesi Timor Leste ke ASEAN
Baca juga: ASEAN FMM sampaikan tiga dokumen untuk KTT ASEAN ke-44
Pewarta: Nabil Ihsan
Editor: Rahmad Nasution
Copyright © ANTARA 2024
