Data dari Laboratorium Indonesia 2045 (LAB 45) menyebutkan bahwa Presiden Jokowi cukup sukses membuat satuan baru, guna mengurangi penumpukan (logjam) perwira tinggi dari Akademi Militer (Akmil) Angkatan 1988 yang ada di tubuh TNI.
Dalam seminar nasional dengan tema "Evaluasi Kebijakan Pemerintahan Presiden Joko Widodo: Bidang Politik Keamanan, Ekonomi dan Media", Analis Utama Politik Keamanan LAB 45 Reine Prihandoko menjelaskan Jokowi dinilai cukup berhasil mengurangi dampak negatif dari penumpukan jumlah perwira yang ada di TNI.
Dalam seminar nasional dengan tema "Evaluasi Kebijakan Pemerintahan Presiden Joko Widodo: Bidang Politik Keamanan, Ekonomi dan Media", Analis Utama Politik Keamanan LAB 45 Reine Prihandoko menjelaskan Jokowi dinilai cukup berhasil mengurangi dampak negatif dari penumpukan jumlah perwira yang ada di TNI.
"Jokowi juga banyak buat satuan baru untuk para perwira, jadi harus diapresiasi juga karena itu suatu terobosan," kata Reine dalam sesi pertama terkait "Modernisasi TNI di bawah Jokowi: Profesional atau politis?" di Auditorium Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Jakarta, Selasa.
Lebih lanjut dia menjelaskan, satuan baru yang dibuat Jokowi sejak awal menjabat pada 2014, dinilai cukup efektif untuk mengurangi dampak 'bom waktu' dari logjam angkatan tersebut.
Penambahan satuan/organisasi dilakukan Jokowi, mulai dari level jabatan pimpinan, pembantu pimpinan, satuan khusus, badan pelaksana pusat, dan lainnya yang ada di Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), serta Angkatan Udara (AU), dinilai Reine cukup membantu TNI dalam mengorganisasi internal.
Dengan penambahan satuan atau organisasi baru di bawah TNI, diyakini dapat meningkatkan profesionalisme prajurit melalui operasi gabungan, sekaligus untuk mengatasi masalah penumpukan jumlah perwira.
Menurut Reine, hasil dari penambahan satuan itu harus dikelola dengan tepat oleh pemerintahan selanjutnya, sehingga potensi penumpukan dari angkatan lainnya juga bisa disiasati.
"Ke depan harus ada upaya, seperti pengurangan rekrutmen dan penawaran pensiunan dini bagi angkatan yang paling tua," ujar analis perempuan itu.
Selain itu, selama ini masyarakat atau stakeholder juga sedikit khawatir dengan banyaknya jenderal aktif yang memegang jabatan sipil.
Oleh sebab itu, Presiden Terpilih Prabowo Subianto harus mampu menyiasati hal itu agar tidak terulang kembali.
"Tetapi dalam 10 tahun terakhir pemerintahan sekarang, ada yang sedikit mengkhawatirkan banyaknya jenderal aktif mengisi jabatan sipil," ungkap dia.
Laboratorium Indonesia 2045 (LAB 45) adalah lembaga kajian yang ingin menyelaraskan antara ilmu pengetahuan dan praktik empiris dari kebijakan pemerintah untuk pembenahan ke depan.
Laboratorium Indonesia 2045 (LAB 45) adalah lembaga kajian yang ingin menyelaraskan antara ilmu pengetahuan dan praktik empiris dari kebijakan pemerintah untuk pembenahan ke depan.
Lembaga itu bekerja membantu para pemangku kepentingan (stakeholder) atau kebijakan, dalam mendorong proses transformasi Indonesia menuju negara maju pada tahun 2045.
Baca juga: LAB 45 beri delapan rekomendasi untuk modernisasi TNI
Baca juga: LAB 45 sebut kelas menengah jadi bagian penting penyokong pemerintahan
Baca juga: Analis LAB 45 sebut pembentukan Angkatan Siber TNI harus bertahap
Baca juga: LAB 45: Pemerintahan Prabowo perlu juru bicara untuk jawab segala isu
Pewarta: Donny Aditra
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024
