Digitalisasi layanan publik

Pada periode 2019-2024, reformasi birokrasi menjadi salah satu prioritas kerja Presiden RI Joko Widodo, yang menitikberatkan pada kecepatan melayani dan memberi izin, menghapus pola pikir linier, monoton dan terjebak di zona nyaman, serta layanan birokrasi yang adaptif, produktif, inovatif dan kompetitif.

Reformasi birokrasi diwujudkan melalui birokrasi digital guna memangkas jalur yang berliku-liku akibat prosedur berbelit dan maraknya praktik pungutan liar (pungli).

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dikembangkan dan telah dibangun di berbagai daerah, yang juga menjadi salah satu upaya dalam Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Implementasi SPBE diharapkan dapat mempercepat dan menyederhanakan proses penyelenggaraan pemerintahan baik administrasi pemerintahan maupun pelayanan publik.

Proses perizinan satu pintu, terintegrasi dan terpadu dapat membenahi tata kelola pemerintahan yang cepat, produktif, efisien dan akuntabel sekaligus mendukung pencegahan korupsi.

Di masa pandemi COVID-19, pemerintah mengembangkan Kartu Prakerja untuk mengatasi pengangguran. Kartu Prakerja menjadi layanan publik pertama yang dijalankan secara digital dari hulu hingga hilir. Program tersebut merupakan kolaborasi pemerintah dengan platform digital (market place) dan lembaga pelatihan. Ada 17,5 juta orang yang menjadi penerima prakerja dalam periode 2020 hingga 2023.

Investasi di sektor inovasi dan teknologi digital dibutuhkan terus menerus untuk mampu beradaptasi dengan kecanggihan teknologi terkini yang dapat digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan negara dan kemaslahatan masyarakat.

Pemerintahan ke depan juga harus mampu memperkuat regulasi dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia untuk menguasai dan mengembangkan inovasi dan teknologi digital yang bermanfaat di berbagai sektor kehidupan masyarakat termasuk sektor jasa keuangan.

Dengan demikian, bangsa Indonesia dapat memperoleh manfaat yang maksimal dari digitalisasi guna membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Siswa dari SDN 008 Muyub Ulu yang menggunakan internet di sekolahnya di Desa Muyub Ulu, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur Selasa (15/8/2023). (ANTARA/Livia Kristianti)



Artikel ini merupakan bagian dari Antara Interaktif Vol. 85 Jokowinomics. Selengkapnya bisa dibaca Di Sini

Editor: Slamet Hadi Purnomo
Copyright © ANTARA 2024