toleransi beragama harus menjadi bagian dalam kehidupan bermasyarakat
Jakarta (ANTARA) - Calon gubernur (cagub) DKI Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung menegaskan dirinya akan menjadi pemimpin bagi semua agama sebagai bentuk menekankan pentingnya toleransi beragama.

"Harus adil. Jadi kalau saya jadi gubernur, akan jadi pemimpin buat semua agama," kata Pramono usai berdialog dengan warga Meruya Selatan, Jakarta Barat, Senin.

Baca juga: Pengamat nilai visi dan misi cagub DKI untuk atasi macet realistis

Pramono menyebut toleransi beragama harus menjadi bagian dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, Pramono menegaskan tidak mau membawa-bawa agama dalam kampanye.

Bagi Pramono, Jakarta harus terhindar dari segala bentuk sikap ataupun aksi-aksi tidak menghargai perbedaan, baik dari segi agama, etnis, atau lainnya (intoleran).

"Toleransi beragama itu menjadi bagian yang ada dalam masyarakat, bahkan tertuang di dalam preambul Undang-Undang Dasar," ujar Pramono.

Baca juga: KPU DKI evaluasi debat pertama untuk ciptakan warna baru

Dalam kesempatan itu, Pramono juga mendengarkan keluhan seorang warga terkait pembubaran ibadah mahasiswa Katolik di Pamulang.

Menanggapi keluhan tersebut, Pramono mengatakan, di Indonesia semua agama sama.

"Toleransi telah ada sejak Indonesia merdeka dan sudah diatur dalam undang-undang," tegas Pramono.

Calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno menyampaikan visi-misi dan program kerja yang bertajuk "Jakarta Menyala" meliputi gelaran Benyamin S Awards hingga integrasi JAKI dalam debat perdana Pilkada DKI yang berlangsung Minggu (6/10) malam.

Baca juga: Ini solusi tiga cawagub entaskan pengangguran Gen Z di Jakarta

Pramono menjanjikan adanya bursa kerja setiap tiga bulan sekali di kecamatan, pelatihan bersertifikat, lowongan kerja terintegrasi di JAKI, bekerja dimanapun (work from anywhere/WFA) untuk ASN, BUMD dan swasta. Selain itu penyediaan layanan penitipan anak (day care) di wilayah kerja dan pusat perkantoran.

Pramono juga menyoroti isu pendidikan di Jakarta yang menyoroti data anak putus sekolah dan ketimpangan penghasilan guru honorer.

Lalu menjanjikan sejumlah solusi, yakni wajib belajar 12 tahun tuntas, Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) sampai lulus kuliah. Selanjutnya pelatihan guru penyandang disabilitas serta beasiswa S2 S3 untuk guru dan dosen.

Di bidang kesehatan, Pramono menjanjikan adanya saluran langsung (hotline center) 24 jam layanan psikolog, persingkat waktu antrean BPJS, penambahan fasilitas kesehatan dan menyediakan RS Apung, kapal ambulan, dan helikopter ambulan di Kepulauan Seribu.

Pewarta: Siti Nurhaliza
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024