Pramono jamin lewat perda warga Kedoya Utara bakal bebas penggusuran

Dulu daerah ini sempat mau digusur tapi tidak jadi

Jakarta (ANTARA) - Calon gubernur (cagub) DKI Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung menjamin lewat peraturan daerah maka warga Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, bebas dari penggusuran.

"Dulu daerah ini sempat mau digusur tapi tidak jadi dan itu dikuatkan oleh Keputusan Gubernur (Kepgub) saat Pak Anies dan kami pasti akan lanjutkan. Peraturan daerah (Perda) yang aman mengikat lewat Kepgub," kata Pramono usai bertemu warga Kedoya Utara, Jakarta Barat, Senin.

Baca juga: Pengamat nilai visi dan misi cagub DKI untuk atasi macet realistis

Sebelumnya, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mengeluarkan Keputusan Gubernur Nomor 979 tahun 2022 tentang Lokasi Penataan Kampung dan Masyarakat yang membatalkan penggusuran warga Kedoya Utara.

Saat ini, kata Pramono, di tempat tersebut telah terbentuk RT yang merupakan pemerintahan tingkat paling bawah.

"Kami akan lanjutkan apa yang menjadi kebijakannya Mas Anies. Dan kalau perlu jangan hanya pergub tapi dibuatkan perda, supaya lebih mengikat lah," ucap Pramono.

Baca juga: KPU DKI evaluasi debat pertama untuk ciptakan warna baru

Selain itu, saat berdialog dengan warga Kedoya Utara, Pramono mengungkapkan ada dua masalah mendasar. Pertama adalah terkait penyediaan air bersih dan kedua terkait penggusuran.

"Pipa sudah ada tapi air bersihnya belum masuk, maka itu harus segera direalisasikan," kata Pramono.

Calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno menyampaikan visi-misi dan program kerja yang bertajuk "Jakarta Menyala" meliputi gelaran Benyamin S Awards hingga integrasi JAKI dalam debat perdana Pilkada DKI yang berlangsung Minggu (6/10) malam.

Pramono menjanjikan adanya bursa kerja setiap tiga bulan sekali di kecamatan, pelatihan bersertifikat, lowongan kerja terintegrasi di JAKI, bekerja dimanapun (work from anywhere/WFA) untuk ASN, BUMD dan swasta. Selain itu penyediaan layanan penitipan anak (day care) di wilayah kerja dan pusat perkantoran.

Baca juga: KPU DKI pastikan lokasi penyimpanan logistik pilkada bebas banjir

Pramono juga menyoroti isu pendidikan di Jakarta yang menyoroti data anak putus sekolah dan ketimpangan penghasilan guru honorer.

Lalu menjanjikan sejumlah solusi, yakni wajib belajar 12 tahun tuntas, Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) sampai lulus kuliah. Selanjutnya pelatihan guru penyandang disabilitas serta beasiswa S2 atau S3 bagi guru dan dosen.

Di bidang kesehatan, Pramono menjanjikan adanya saluran langsung (hotline center) 24 jam layanan psikolog, persingkat waktu antrean BPJS, penambahan fasilitas kesehatan dan menyediakan rumah sakit apung, kapal ambulans, dan helikopter ambulans di Kepulauan Seribu.