MPU Aceh keluarkan fatwa perusakan alat peraga kampanye hukumnya haram

Banda Aceh (ANTARA) - Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh menyatakan bahwa perusakan alat peraga kampanye dalam proses demokrasi baik itu pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah hukumnya haram.

"MPU sudah mengeluarkan fatwa soal haram merusak alat peraga kampanye, itu hukumnya haram," kata Ketua MPU Aceh, Tgk Faisal Ali, di Banda Aceh, Senin.

Sebagai informasi, MPU atau MUI nya Aceh telah mengeluarkan Fatwa Nomor 3 Tahun 2014 tentang pemilihan menurut perspektif Islam. Terdapat tujuh poin yang disampaikan dalam fatwa ulama Aceh tersebut.

Terkait dengan perusakan alat peraga kampanye disebutkan pada poin ketujuh, yakni berbunyi bahwa menghilangkan dan/atau merusak alat peraga/atribut pemilu yang sah menurut hukum negara adalah haram.

Pernyataan itu disampaikan Tgk Faisal saat ditanyakan pendapatnya terkait adanya sejumlah alat peraga kampanye calon gubernur dan wakil gubernur Aceh nomor urut 1 Bustami Hamzah - M Fadhil Rahmi dilaporkan telah dirusak orang tak dikenal di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang.

Dirinya menjelaskan, perusakan alat peraga kampanye itu haram karena memang mereka mencetak atau membuatnya dengan mengeluarkan harta sendiri.

"Jadi mereka membuat alat peraga dengan hartanya, maka dari itu hukumnya adalah haram," ujarnya.

Menurut Lem Faisal, meskipun alat peraga kampanye mereka dipasang pada lokasi atau tempat yang tidak diizinkan, masyarakat juga jangan memindahkan atau menurunkan sendiri, karena itu tugasnya pemerintah.

"Apabila ditempatkan alat peraga itu pada tempat yang tidak diizinkan oleh pemerintah, maka yang berhak untuk menurunkan, memindahkan itu juga pemerintah atau dalam hal ini Panwaslih," katanya.

Dalam kesempatan ini, pria yang akrab disapa Lem Faisal ini juga berharap kepada masyarakat di tanah rencong untuk menjalani pesta demokrasi lima tahunan ini secara baik dan berjalan damai.

"Kita berharap kepada masyarakat jalani lah Pilkada dengan nyaman, aman, dan tidak perlu terlalu radikal menjawab perbedaan politik," demikian Tgk Faisal Ali.
Baca juga: Ulama Aceh terbitkan fatwa hukum merobohkan masjid lama
Baca juga: MPU Aceh keluarkan fatwa mafia tanah
Baca juga: MPU Aceh keluarkan fatwa tentang penundaan pembagian harta warisan