Kado lain Jokowi untuk Papua adalah Program BBM Satu Harga, yang menjadi terobosan untuk memangkas mahalnya biaya bahan bakar dan transportasi di Papua
Pembangunan di Papua era Presiden Jokowi

Melalui sumber-sumber pendanaan yang ada, pemerintahan Jokowi telah menyelesaikan pembangunan infrastruktur di wilayah Papua seperti jalan, jembatan, bandara, air bersih, listrik, rumah sehat layak huni, kesehatan, pendidikan, pelabuhan laut, hingga pos lintas batas negara (PLBN).

Capaian besar pembangunan infrastruktur di Papua, antara lain, Jalan Trans Papua telah rampung 3.462 kilometer dan jalan di perbatasan antara Indonesia (Papua) dengan Papua Nugini 1.098 km per Maret 2023, Stadion Lukas Enembe, Pelabuhan Peti Kemas Depapre, Bandara Siboru dan Bandara Doue Aturere, perbaikan Bandara Wamena, dan 15 PLBN.

Seluruh infrastruktur tersebut dibangun untuk mempermudah alur barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan masyarakat, mengurangi biaya, dan meningkatkan perputaran uang.

Salah satu pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) juga ditetapkan Pemerintah di Papua, tepatnya di Sorong. Berdasarkan perhitungan Kementerian Ketenagakerjaan dan Institute for Development of Economics and Finance (Indef), KEK Sorong sudah menyerap 100 tenaga kerja dengan investasi Rp254 miliar pada triwulan III-2023. Walaupun terbilang kecil, keberadaan zona ekonomi khusus itu akan memberikan dampak terhadap sektor pengelolaan air, pengelolaan sampah, limbah daur ulang, industri pengolahan, dan real estate.

Demi mempertahankan status sebagai KEK, direncanakan bakal dibangun smelter nikel dan pabrik pembuatan baja dengan menggunakan metode ekonomi hijau oleh investor asal China di Sorong dengan perkiraan nilai investasi Rp75 triliun dan kebutuhan tenaga kerja sekitar tiga ribu orang.

Tercatat, pengeluaran per kapita disesuaikan di Papua selama periode 2014--2023 sebesar Rp6,41 juta menjadi Rp7,56 juta per tahun, Tingkat pengangguran terbuka (TPT) 3,44 persen per Agustus 2014 menjadi 5,81 persen per Februari 2024, tingkat kemiskinan 27,8 menjadi 26,03 persen, dan pertumbuhan ekonomi dari 3,25 persen menjadi 4,37 persen yoy per triwulan II-2024.

Di Papua Barat, pengeluaran per kapita naik signifikan dari Rp6,94 juta menjadi Rp8,4 juta per tahun, TPT 5,02 persen per Agustus 2014 menjadi 4,31 persen per Februari 2024 (pasca-pemekaran), tingkat kemiskinan 26,26 persen menjadi 20,49 persen, dan pertumbuhan ekonomi 5,38 persen yoy menjadi 21,11 persen yoy per triwulan II-2024.

Dalam hal peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Papua, bisa dilihat setidaknya dari capaian pada sektor pendidikan dan kesehatan.

Mengacu capaian indikator pembangunan di Papua pada tahun 2014 hingga 2023, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 56,75 menjadi 62,25, usia harapan hidup (UHH) 64,84 tahun menjadi 66,44 tahun, angka melek huruf/AMH (tahun 2013) dari 75,92 persen menjadi 78,89 persen (tahun 2021), lalu harapan lama sekolah (HLS) 9,94 tahun menjadi 11,15 tahun, rata-rata lama sekolah (RLS) 5,76 tahun menjadi 7,15 tahun.

Adapun di Papua Barat, capaian indikator pembangunan pada periode yang sama yaitu IPM 61,28 menjadi 67,47, UHH 65,14 menjadi 66,79 tahun, AMH 94,14 (tahun 2013) menjadi 97,91 persen (tahun 2021), HLS 11,87 menjadi 13,34 tahun, dan RLS 6,96 menjadi 7,93 tahun.
 

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024