DPR nyatakan komitmen tingkatkan kesejahteraan hakim

Jakarta (ANTARA) - Anggota DPR RI Habiburokhman menyatakan komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan hakim dan akan melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) pada Selasa (8/10).

“Kami berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan hakim,” ujar Habiburokhman, dikutip dari laman resmi DPR RI, Jakarta, Senin.

Habiburokhman mengatakan bahwa RDPU dengan Solidaritas Hakim Indonesia akan membahas terkait tuntutan peningkatan gaji hakim yang selama 12 tahun belum mengalami kenaikan.

RDPU tersebut merupakan dampak dari adanya rencana aksi cuti bersama ribuan hakim yang akan digelar pada 7–11 Oktober 2024 mendatang.

"Saya sudah diperintah oleh Wakil Ketua DPR terpilih saat ini, Dasco Ahmad, untuk berkomunikasi dengan Solidaritas Hakim Indonesia yang menuntut peningkatan kesejahteraan pada tanggal 7 dan 8, kami akan menggelar pertemuan audiensi RDPU dengan para hakim yang menuntut kesejahteraan tersebut," katanya.

Habiburokhman mengungkapkan dirinya merasa prihatin dengan nasib para hakim di Indonesia. Sebab, saat melakukan kunjungan ke daerah, pihaknya kerap menemui hakim yang tinggal rumah kos.

“Saya prihatin, bahkan ada beberapa yang meninggal dunia, karena kesehatannya tidak terjaga di rumah-rumah kos tersebut, jauh dari keluarga, istri, mau pulang ke rumah secara rutin karena penempatannya di luar kota jauh dari kediamannya kan tidak terawat," ucapnya.

Solidaritas Hakim Indonesia menuntut agar pemerintah segera merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim di bawah Mahkamah Agung, untuk menyesuaikan gaji dan tunjangan hakim sesuai dengan standar hidup layak dan besarnya tanggung jawab profesi hakim.

Selain itu, Solidaritas Hakim Indonesia juga meminta pemerintah untuk menyusun peraturan perlindungan jaminan keamanan bagi hakim, mengingat banyaknya insiden kekerasan yang menimpa hakim di berbagai wilayah pengadilan.
Baca juga: DPR RI terima audiensi ikatan hakim pada 8 Oktober
Baca juga: Forum Solidaritas Hakim Adhoc desak revisi Perpres 5 Tahun 2013
Baca juga: Dasco sebut hakim tidak perlu cuti untuk protes terkait kesejahteraan