Jokowi-JK gunakan politik anggaran agar pemda patuh

Karena 85 persen anggaran daerah dari pusat maka bisa diberikan punishment/insentif...."

Jakarta (ANTARA News) - Calon presiden dan calon wakil presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla mengutarakan akan menggunakan politik anggaran agar pemerintah daerah patuh dan mau mengikuti kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah pusat.

"Pemda bisa (dipastikan) mengikuti kebijakan pemerintah pusat dengan cara memberlakukan politik anggaran," kata capres Joko Widodo dalam acara debat perdana Capres-Cawapres di Balai Sarbini, Jakarta, Senin malam.

Ia menjelaskan melalui penerapan politik anggaran, dapat dilakukan sistem pemberian insentif atau sanksi bagi pemda, mengingat 85 persen anggaran daerah berasal dari pemerintah pusat.

"Karena 85 persen anggaran daerah dari pusat maka bisa diberikan punishment/insentif, gampang sekali, hal sederhana. Misal ada kebijakan pembangunan pelayanan terpadu satu pintu, daerah harus membuat itu kalau tidak dana alokasi khusus dipotong atau dikurangi," kata Jokowi.

Menurut Jokowi, sanksi pemotongan anggaran itu akan sangat mengerikan bagi pemerintah daerah, sehingga Pemda dinilai akan mengikuti setiap kebijakan pemerintah pusat.

Sementara itu terkait tumpang tindihnya kebijakan antara pusat dan daerah, Jokowi menyatakan perlunya sistem pembuatan peraturan satu pintu. Dengan demikian setiap peraturan hanya dapat dikeluarkan oleh satu lembaga berwenang di bidangnya.

Cawapres Jusuf Kalla (JK) menambahkan, tugas pemimpin adalah meyakinkan struktur di bawahnya bisa melaksanakan tugas yang sama. Menurut JK, seluruh kepala daerah yang berasal dari partai politik, harus mengedepankan kepentingan bernegara, dibandingkan kepentingan partai politik. (R028/A029)