Menjelang akhir masa pemerintahannya, Joko Widodo juga membuat gebrakan besar dengan menggencarkan hilirisasi di segala sektor, untuk memberikan nilai tambah bagi sumber daya alam yang dimiliki bangsa.
Berdasarkan data capaian 10 tahun pemerintahan Joko Widodo yang dirangkum dan dilansir Kantor Staf Presiden, meski berulang kali ditekan negara-negara Uni Eropa yang menggugat Indonesia ke World Trade Organization (WTO) atas tuduhan proteksionisme komoditas bijih nikel, kebijakan hilirisasi tetap dijadikan langkah strategis ekonomi-politik masa Presiden Jokowi.
Keluar dari perilaku diskriminatif negara-negara industri maju menjadi kunci kemajuan bangsa Indonesia di tengah derasnya arus industrialisasi.
Jokowi ingin membawa Indonesia keluar dari fenomena kutukan sumber daya alam, di mana Indonesia hanya menjadi pemasok bahan mentah. Melalui kebijakan hilirisasi, Indonesia ingin mengolah sendiri bahan mentah hasil sumber daya alam Indonesia menjadi barang bernilai tambah.
Berbagai aturan diteken, pembangunan smelter digenjot, dan daya tahan industri dalam negeri dijaga. Hilirisasi adalah mesin pertumbuhan (engine of growth) yang memanfaatkan keunggulan komparatif Indonesia untuk sejajar dengan negara-negara industri maju.
Kesulitan dalam melewati tahap industrialisasi ini merupakan tahapan yang harus dilewati sebagai bagian dari proses modernisasi sebuah negara.
Indonesia telah memulai hilirisasi industri di sektor mineral, seperti nikel dan bauksit, serta sektor agro seperti kelapa sawit. Hasilnya sudah terlihat membawa peningkatan devisa negara, investasi, nilai tambah produk, dan penciptaan lebih banyak lapangan kerja, yang semuanya berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.
Kebijakan hilirisasi ini patut didukung oleh semua lapisan bangsa. Indonesia harus mampu menunjukkan kemandiriannya untuk tumbuh dan berkembang berbekal sumber daya yang ada di berbagai sektor.
Secara umum apa yang telah dilakukan dan diperjuangkan pemerintahan Joko Widodo selama 10 tahun untuk mewujudkan Indonesia maju, seyogyanya dilanjutkan oleh pemerintahan berikutnya di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Keberlanjutan menjadi sangat penting agar bangsa Indonesia tidak mengulang dari awal upaya-upaya mewujudkan Indonesia maju, setiap kali ada pergantian kepemimpinan.
Artikel ini merupakan bagian dari Antara Interaktif Vol. 85 Jokowinomics. Selengkapnya bisa dibaca Di sini
Editor: Achmad Zaenal M
Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024
