Pembangunan infrastruktur

Pada awal kiprahnya maju sebagai capres tahun 2014 bersama pasangan cawapres Jusuf Kalla, Jokowi melandaskan visi-misinya pada semangat Reformasi 1998 yang menjanjikan kelahiran Indonesia baru yang lebih demokratis, sejahtera, berkeadilan, dan bermartabat.

Ia ingin mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong. Jokowi pun mencetuskan sembilan agenda aksi untuk mewujudkan visi-misinya itu, yang selanjutnya disebut sebagai Nawa Cita.

Nawa Cita Joko Widodo menjadi pegangan publik untuk mengukur kesuksesan pemerintahan Joko Widodo pada periode pertama kala itu.

Melalui Nawa Cita, Joko Widodo ingin memastikan kehadiran negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.

Ketika terpilih di Pilpres 2014, ia bersama Jusuf Kalla memastikan kehadiran Pemerintah dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.

Kemudian membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya serta meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

Joko Widodo juga meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional agar membawa Indonesia maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya; mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik; melakukan revolusi karakter bangsa; dan memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Jokowi banyak membangun infrastruktur pada periode pertamanya. Seluruh pembangunan dilakukannya dengan menggunakan kacamata Indonesia-sentris.

Jokowi tidak mau pembangunan hanya terpusat di Pulau Jawa, seperti terjadi sebelumnya.

Sebagai contoh, Jokowi mewujudkan janjinya membangun dari pinggiran, salah satunya dengan menjadikan perbatasan sebagai etalase utama bangsa.

Ia membenahi seluruh Pos Batas Lintas Negara (PLBN) yang ada di Tanah Air, serta rajin berkunjung ke daerah terpencil, tak terkecuali Papua, untuk meninjau dan "belanja" masalah. Langkah tersebut memantik pembangunan masif di daerah-daerah.

Jokowi juga gencar membangun infrastruktur jalan, termasuk tol, rel kereta listrik, hingga landasan udara. Konektivitas menjadi kunci pembangunan di setiap daerah.

Dengan infrastruktur jalan yang baik, konektivitas dapat tercipta serta berdampak positif bagi mobilisasi orang dan distribusi barang.

Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dirilis Kantor Staf Presiden, capaian pembangunan jalan tol selama tahun 2015--2023 sepanjang 2.050 km.

Bendungan, embung, hingga waduk sebagai penyokong sektor pertanian juga begitu banyak dibangun pada masa pemerintahan Joko Widodo.

Sepanjang tahun 2015--2023, pembangunan jaringan irigasi telah mencakup 1.181.120 hektare dan rehabilitasi jaringan irigasi mencakup 4.344.868 hektare, sedangkan pembangunan bendungan sejak 2015--2024 telah terealisasi sebanyak 42 bendungan dari target 61 bendungan.

Kepuasan publik atas kinerja Jokowi pada periode pertama, setidaknya tercermin dari kembali terpilihnya dia dalam kontestasi Pilpres 2019, yang menjadi periode kedua kepimpinannya.

Dengan terpilih kembali, artinya mayoritas publik merasakan ada perubahan ke arah positif di periode pertama kepemimpinan Presiden Widodo.

Presiden Tinjau Jalur Trans Papua Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Panglima TNI Jenderal (TNI) Gatot Nurmantyo (kanan) meninjau Jalur Trans Papua menggunakan motor trail sejauh tujuh km di ruas jalan Wamena-Habema, Kabupaten Jayawijaya, Papua, Rabu (10/5/2017). Pembangunan jalan nasional Trans Papua sepanjang 4330,07 km telah tersambung sekitar 89 persen dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menargetkan pada 2018 seluruh ruas jalur Trans Papua telah tersambung. (ANTARA FOTO/Iwan Adisaputra)

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024