Ia membeberkan sistem itu sudah dibuat dengan menggunakan anggaran yang besar, sehingga harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mendukung proses pelaksanaan pilkada ataupun pemilu ke depan.
"Senang atau tidak senang sistem (Sirekap) yang sudah dibuat dengan anggaran yang begitu besar saat pilpres yang lalu, ya harus dilanjutkan di pilkada," kata Ujang kepada ANTARA di Jakarta, Senin.
Baca juga: Komisi II DPR dukung KPU kembali gunakan Sirekap pada Pilkada 2024
Dia membeberkan masyarakat atau pemangku kepentingan (stakeholder) tidak perlu lagi berkutat membahas terkait perlu atau tidaknya penggunaan sistem tersebut.
"Namun, yang harus dipikirkan adalah bagaimana memaksimalkan penggunaan sistem itu untuk membantu pelaksanaan pilkada maupun pemilu," ujarnya.
Meski begitu, Ujang tetap mengingatkan KPU agar terus membenahi sistem itu sehingga menghindari potensi kesalahan yang bisa timbul di kemudian hari.
"Tapi tentu harus dilakukan dengan evaluasi yang ketat dan total. Jadi ketika banyak masalah pada pilpres dan pileg yang lalu maka ketika dipergunakan dalam pilkada kali ini tentu harus hati-hati," ujar Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) tersebut.
Menurut dia, sistem itu akan sangat membantu kinerja KPU bila secara maksimal dan valid saat digunakan.
"Jadi harus benar-benar di uji coba dan bukan lagi trial dan error. Jadi harus betul-betul menjaga kinerjanya dengan menghadirkan Sirekap yang baik," kata Ujang.
Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU RI Idham Holik mengatakan bahwa Sirekap akan digunakan kembali pada Pilkada 2024.
Dia juga menegaskan bahwa KPU bersama pengembang sudah melakukan perbaikan yang sangat signifikan dari sisi sistem komputasi.
"Berkenaan dengan kapasitas traffic Sirekap, Insya Allah bandwidth-nya lebih besar, sehingga traffic-nya lebih baik. Terus juga kemampuan pembacaan Sirekap kami tingkatkan, sehingga tingkat akurasi-nya menjadi lebih baik," kata Idham.
Selain itu, komisioner KPU tersebut juga menyebut simulasi pemakaian Sirekap telah dilakukan di dua tempat, yakni Kota Depok, Jawa Barat, dan Kabupaten Maros (Sulawesi Selatan).
"Tingkat akurasi-nya mencapai 99 persen lebih. Kami meyakini ke depan akan lebih baik, dan kami akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat," ujar dia.
Baca juga: Akademisi ingatkan KPU terkait validitas data dari Sirekap
Baca juga: Komisi II DPR setujui rancangan PKPU soal pemakaian Sirekap di pilkada
Baca juga: KPU perbaiki Sirekap demi keakuratan hasil Pilkada 2024
Pewarta: Donny Aditra
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024
