Hal itu dikatakan Ridwan Kamil saat ditanya soal tujuan menanyakan Calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun terkait penanganan pandemi pada debat pertama Pilkada Jakarta 2024.
"Intinya kenapa saya bertanya, pertanyaan ke Pak Dharma? Saya kan gini, Kalau Pak Dharma nanti jadi gubernur, beliau tidak bisa mandiri," kata Ridwan usai debat pertama Pilkada Jakarta 2024 di Jakarta International Expo (JIExpo), Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu malam.
Dia mengatakan bahwa gubernur itu di atasnya ada pemerintah pusat. "Jadi poin saya justru mempertanyakan, menguatkan agar pandangan-pandangan itu bisa harmoni dengan pemerintah pusat," katanya.
Menurut Ridwan ketika pemerintah pusat sudah menentukan suatu kebijakan, maka pemerintah daerah sudah seharusnya mengikut keputusan tersebut sebagaimana diatur dalam undang-undang.
"Ketika pemerintah pusat sudah bilang A, walaupun kita merasa B. Itu kewajiban undang-undang kita untuk mengikuti ke ketok palu A," katanya.
Baca juga: Solusi penguatan SDM dari RW hingga kelurahan dari tiga Cagub Jakarta
Itulah hubungan sesuai undang-undang ketatanegaraan. "Itu poinnya di sana, bukan tentang percaya COVID atau tidak percaya COVID," ujar Ridwan.
Baca juga: Solusi penguatan SDM dari RW hingga kelurahan dari tiga Cagub Jakarta
Itulah hubungan sesuai undang-undang ketatanegaraan. "Itu poinnya di sana, bukan tentang percaya COVID atau tidak percaya COVID," ujar Ridwan.
Sehingga, kata Ridwan, menanggapi pernyataan Cagub DKI Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun terkait penanganan pandemi pada debat pertama ini semata-mata untuk mengetahui sikap Dharma ketika nantinya terjadi kejadian serupa saat terpilih menjadi Gubernur Jakarta.
"Tapi bagaimana menyikapi kalau datang lagi beda pendapat, sementara undang-undang mengatakan yang mana gubernur harus menurut ke presiden. Kira-kira gitu," kata
Ridwan.
Ridwan.
Dalam debat tersebut, Ridwan Kamil (RK) menyebutkan koordinasi antara pemerintah pusat dan provinsi serta kabupaten/kota sangat penting dalam mengatasi persoalan seperti halnya pandemi COVID-19 yang pernah melanda dunia, khususnya Indonesia.
"Perbedaan pendapat itu biasa, bisa diperdebatkan di ruang-ruang politik. Tapi, ujung-ujungnya pemimpin sudah mengambil keputusan di level pusat maka gubernur harus taat," katanya.
Dia mengatakan bupati dan wali kota harus taat karena dalam menangani krisis harus satu komando.
Dia mengatakan bupati dan wali kota harus taat karena dalam menangani krisis harus satu komando.
Baca juga: RIDO akan berikan kemudahan layanan pengaduan masyarakat
Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta menggelar debat pertama pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Pilkada DKI Jakarta 2024 di Jakarta International Expo (JIExpo), Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu malam.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta menggelar debat pertama pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Pilkada DKI Jakarta 2024 di Jakarta International Expo (JIExpo), Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu malam.
Peserta debat tersebut adalah pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun) dan paslon nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel).
Tema yang diangkat dalam debat perdana yakni "Penguatan SDM dan Transformasi Jakarta menjadi Kota Global".
Adapun visi, misi dan program kerja yang disampaikan masing-masing pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada DKI Jakarta melalui debat ini diharapkan memberi pertimbangan bagi para pemilih saat hari pemungutan suara pada 27 November 2024.
KPU DKI Jakarta menjadwalkan debat tahap dua berlangsung pada 27 Oktober yang dilanjutkan debat ketiga pada 17 November 2024.
Pewarta: Siti Nurhaliza
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024
