PDIP yakin rakyat pertimbangkan etika calon pemimpin di Pilkada Sumut

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto meyakini rakyat mempertimbangkan etika dan moral saat memilih calon pemimpin pada Pemilihan Kepala Daerah Sumatera Utara tahun 2024.

Hasto juga mengatakan bahwa rakyat Sumut tidak akan memilih calon pemimpin yang memilih jalan pintas dengan meninggalkan partai yang membesarkannya.

"Politik itu diisi nilai-nilai moral, etika dan budi pekerti. Kalau partai yang membesarkan ditinggalkan, apalagi rakyat kecil," kata Hasto dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.

Ia juga mengatakan bahwa PDIP percaya dengan adanya tradisi diskusi yang kuat serta kecerdasan dan logika masyarakat Sumut yang tinggi maka pemilih dapat mengetahui pemimpin yang komitmen pada kemajuan daerah.

Hasto mengatakan bahwa DPP PDIP telah menginstruksikan seluruh jajaran partai di seluruh Indonesia yang berasal dari Sumut untuk ikut terlibat memenangkan pasangan yang diusung pada pilkada di seluruh wilayah Sumut.

Ia juga mengatakan bahwa PDIP terus menguatkan konsolidasi untuk mencegah terjadinya kecurangan terstruktur, masif, dan sistematis (TSM) pada pilkada, termasuk dengan menugaskan Ketua DPP PDIP Bidang Hukum yang juga mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly.

"Kepada seluruh masyarakat, kami juga mengimbau apabila ada aparatur negara, sumber daya negara yang dikerahkan untuk TSM maka jangan takut untuk melaporkan karena kebenaran dalam proses demokrasi akan menentukan masa depan Sumut dan Indonesia," ujarnya.

Selain itu, Hasto mengatakan bahwa PDIP mengajak seluruh warga masyarakat untuk ikut mengawal Pilkada Sumut bersama-sama.

"Kita tidak boleh membiarkan kecurangan dengan cara apa pun. Kami membutuhkan dukungan dari pers, dan keaktifan dari masyarakat," katanya.