Bujumbura, Burundi (ANTARA News) - Angkatan Bersenjata Burundi Sabtu membantah bahwa tentaranya beroperasi di bagian timur Republik Demokratik Kongo yang dilanda perang, setelah dituduh oleh kelompok hak asasi mengejar dua wartawan di wilayah tersebut.

Pada Jumat, kelompok kebebasan pers berbasis di Kinshasa, Journaliste en Danger (JED) mengatakan, dua wartawan di daerah itu telah menyelidiki apakah anggota sayap pemuda partai berkuasa Burundi sedang diberi pelatihan militer di wilayah Kivu timur, DR Kongo, yang anarkis.

Kelompok itu diduga menduga dua wartawan dari Radio FM Ondes telah dikunjungi beberapa kali oleh tentara karena dicurigai sebagai anggota tentara Burundi, dan menyuarakan kekhawatiran untuk keselamatan mereka.

"Kami tegas membantah laporan ini," kata Juru Bicara Militer Burundi, Kolonel Gaspard Baratuza, kepada AFP.

"Jika ada wartawan Kongo telah dilecehkan oleh tentara, mereka bukan tentara Burundi," katanya menambahkan, dan menekankan bahwa tentara Burundi hanya ada pada sisi perbatasan mereka.

Dugaan-dugaan bahwa Presiden Burundi, Pierre Nkurunziza, yang berkuasa dan partai mayoritas Hutu CNDD-FDD telah mempersenjatai sayap pemudanya yang pertama kali muncul pada April menyusul bocornya laporan intern PBB.

Pemerintah membantah keras tuduhan-tuduhan tersebut dan memerintahkan seorang pejabat tinggi PBB untuk keluar dari negara tersebut.

Burundi masih dalam penyembuhan akibat beberapa dekade perang saudara, namun tumbuh semakin tegang menjelang putaran kedua pemilihan umum tahun depan, ketika Nkurunziza dijadwalkan akan berkampanye untuk masa jabatan ketiganya meskipun batas konstitusional presiden hanya dua periode.

Pada Selasa, utusan tinggi internasional yang bekerja di wilayah Great Lakes Afrika memperingatkan atas apa yang mereka katakan kemunduran kebebasan sipil di Burundi, dan menyinggung ancaman kekerasan.

Satu pernyataan utusan PBB, Mary Robinson, utusan khusus AS Russ

Feingold, Boubacar Diarra dari Uni Afrika dan Koen Vervaeke dari Uni Eropa mengatakan mereka "sangat prihatin tentang kendala-kendala di bidang politik dan kebebasan sipil yang menghambat upaya oposisi, masyarakat sipil, dan media, dalam memimpin hingga pemilihan umum pada 2015."

Mereka mengatakan bahwa sementara "Burundi telah membuat kemajuan terpuji dalam mengatasi sejarah konflik ... namun kemajuan yang berisiko hilang jika tindakan yang diambil melemahkan proses pemilu."


(Uu.H-AK)

Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2014