Jam malam akan dicabut di sejumlah wilayah Thailand

Bangkok (ANTARA News) - Junta militer Thailand, Jumat malam, mengumumkan akan mencabut jam malam di Provinsi Krabi dan Phang Nga, distrik Hua Hin Prachuab Khiri Khan, dan distrik Cha-am Phetchburi.

Tempat-tempat ini adalah tujuan wisata yang akan dikecualikan dari jam malam yang diberlakukan saat ini dari tengah malam sampai pukul 04.00 waktu setempat, setelah kota wisata timur Pattaya dan resor selatan Pulau Phuket dan Koh Samui.

Pengumuman ini dibuat setelah pidato mingguan di televisi oleh Kepala Dewan Nasional untuk Ketenteraman dan Ketertiban (NCPO), Prayuth Chan-ocha, yang mendesak pengunjung asing ke negara itu untuk menyadari bahwa undang-undang harus ditaati dan Thailand bukanlah tempat di mana orang dapat melakukan apa saja yang mereka sukai.

Dalam pidato tersebut, Prayuth menegaskan pentingnya rekonsiliasi, langkah pertama dari tiga langkah peta-jalan dalam mengelola negara ini.

Dia mengatakan hal itu membuka jalan bagi pembentukan badan legislatif, pemerintah sementara dan dewan reformasi, yang pada dasarnya adalah langkah kedua.

Langkah ketiga adalah pemilihan umum, yang diperkirakan akan berlangsung setidaknya 14 bulan kemudian.

Prayuth juga menyinggung beberapa masalah ekonomi selama pidato mingguan kedua.

Dia mengatakan bahwa anggaran fiskal 2015 akan direncanakan dengan transparansi, dengan partisipasi dari Biro Anggaran dan Dewan Pembangunan Ekonomi serta Sosial Nasional.

Tumpang tindih pengeluaran oleh instansi pemerintah akan dihindari, katanya.

Dewan Investasi telah diinstruksikan untuk memprioritaskan proyek-proyek yang akan menguntungkan negara, kata pemimpin junta, mengutip orang-orang yang akan memberikan energi alternatif, menciptakan nilai tambah dan menjanjikan kesempatan kerja.

NCPO sekarang mempercepat upaya untuk membantu masyarakat kurang mampu, katanya.

Selain itu, Prayuth mengatakan lembaga telah diperintahkan untuk bersiap-siap untuk bergabung dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (AEC) tahun depan.

NCPO sekarang bertindak seperti pemerintah untuk memberikan kebijakan yang jelas guna persiapan integrasi AEC, katanya, seperti dilaporkan Xinhua.

Dalam perkembangan terkait, kepala NCPO pada Jumat, menyerukan investor Tiongkok yang berencana mendirikan pabrik baru di Thailand untuk mempertimbangkan isu-isu energi alternatif, perlindungan lingkungan, dan peningkatan kapasitas personil.

Sementara, dalam pertemuan dengan sekelompok eksekutif perusahaan dari Tiongkok, ia meminta kerja sama dari investor Tiongkok untuk menyebarkan informasi yang akurat tentang situasi politik Thailand saat ini agar wisatawan dan pengusaha Tiongkok mendapatkan kembali kepercayaan diri mereka.

(H-AK)