FARC dukung janji Presiden Kolombia hapuskan wajib militer

Kami harap itu bukan cuma janji pemilihan umum

Havana (ANTARA News) - Kelompok gerilyawan Angkatan Bersenjata Revolusioner Kolombia (FARC) pada Kamis (5/6) menyambut baik janji oleh Presiden Juan Manuel Santos untuk menghapuskan dinas wajib militer jika ia terpilih kembali untuk masa jabatan kedua.

"Itu adalah tawaran yang sangat menarik, sangat penting," kata Juru Bicara FARC Ricardo Tellez di Havana, Kuba, tempat Pemerintah Kolombia dan pemberontak mengadakan pembicaraan perdamaian.

"Kami harap itu bukan cuma janji pemilihan umum," kata Tellez.

Presiden Kolombia pada Rabu (4/6) mengatakan jika ia terpilih kembali dalam pemungutan suara 15 Juni dan pembicaraan perdamaian menghasilkan perlucutan senjata, ia akan mengajukan rancangan peraturan ke Kongres Kolombia untuk menghapuskan wajib militer sebagai cara mengakhiri konflik lima dasawarsa antara Angkatan Bersenjata Kolombia dan pemberontak sayap-kiri.

"Apa yang Santos janjikan positif bagi masa depan negeri ini," kata Tellez, sebagaimana dikutip Xinhua. Ia menyatakan Kolombia tidak terancam oleh negara tetangganya dan tidak menghadapi bahaya bentrokan, dan takkan terlalu memerlukan militer yang kuat.

Santos kalah dalam babak pertama pemilihan umum atas pesaingnya dari kubu konservatif Oscar Ivan Zuluaga, anak didik mantan presiden garis keras Alvaro Uribe --yang dengan keras menentang perundingan dengan pemberontak untuk mendukung strategi militer ketat. Kekalahan Santos dalam pemilihan presiden dapat berarti berakhirnya proses perdamaian.

Pembicaraa perdamaian tersebut dimulai pada November 2012, dan sejauh ini telah menghasilkan kesepakatan di tiga bidang penting, termasuk pembaruan pertanian, dan keikutsertaan politik.

Konflik Kolombia telah menewaskan sebanyak 220.000 orang dan membuat 4,5 juta orang lagi kehilangan tempat tinggal.

(C003)