LAB 45: Pemerintahan Prabowo perlu juru bicara untuk jawab segala isu

Sekarang jubir kosong. Ini harus menjadi pertimbangan bagi pemerintah berikutnya

Jakarta (ANTARA) - Laboratorium Indonesia 2045 (LAB 45) menyatakan pemerintahan Prabowo Subianto perlu menyediakan juru bicara resmi untuk menjawab segala isu yang berkembang di tengah masyarakat agar komunikasi berjalan baik.

"Jubir bisa dari profesional atau langsung dari partai. Jubir ini pasang badan untuk segala isu," kata Analis Utama Maha Data LAB 45 Diyauddin di Jakarta, Jumat.

Menurut ia, jubir pemerintah atau presiden ini harus menjadi pertimbangan mengingat perannya penting untuk mengomunikasikan apa yang telah dan sedang dikerjakan pemerintah.

Selain itu, jubir presiden juga dapat menjawab keresahan dan isu terkini di tengah masyarakat karena ketika tidak ada komunikasi yang baik dari pemerintah maka kinerja sebaik apa pun tidak dapat terlihat.

Bahkan, kata dia, negara maju seperti Amerika Serikat, presidennya mempunyai jubir dan ini perlu dipertimbangkan oleh presiden berikutnya Prabowo Subianto.

"Sekarang jubir kosong. Ini harus menjadi pertimbangan bagi pemerintah berikutnya," tuturnya.

Selain jubir presiden, Diyauddin menambahkan kementerian pun sebaiknya juga menyiapkan jubir supaya permasalahan maupun isu bisa cepat tertangani dengan baik.

Sebelumnya, LAB 45 menyiapkan sejumlah rekomendasi untuk pemerintahan baru Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang akan dibahas dalam sebuah seminar nasional di Auditorium Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pada 8 Oktober 2024.

Kepala LAB 45 Jaleswari Pramodhawardani membeberkan rekomendasi itu akan dibahas dalam seminar nasional dengan tema "Evaluasi Kebijakan Presiden Joko Widodo: Bidang Politik Keamanan, Ekonomi, dan Media" oleh para pakar atau analis sesuai bidang dalam kegiatan itu.

"Jadi, poinnya bukan untuk menyalahkan, tetapi menjadikan landasan untuk membenahi dan melanjutkan apa yang sudah pernah dilakukan sebelumnya," kata Jaleswari.

Menurut dia, seminar itu merupakan bentuk sumbangsih lembaga tersebut terhadap proses untuk menyempurnakan kebijakan pemerintahan sebelumnya guna menjadi bahan evaluasi bagi pemimpin yang akan datang, sehingga tujuannya adalah bersama-sama menjaga dan merawat demokrasi.