Mentan pastikan kebutuhan pupuk petani tetap terpenuhi

Sepertinya memang banyak kebocoran, tapi hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), posisi dana untuk pembelian pupuk tetap Rp18 triliun, hanya volume pupuknya yang turun karena ada kenaikan HPP di pabrik. Ini yang menjadi persoalan,"

Malang (ANTARA News) - Menteri Pertanian Suswono memastikan kebutuhan pupuk bersubsidi bagi petani pada tahun ini tetap bisa dipenuhi, meski ada kenaikan harga pokok penjualan (HPP) pupuk bersubsidi dari pabrik.

"Sepertinya memang banyak kebocoran, tapi hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), posisi dana untuk pembelian pupuk tetap Rp18 triliun, hanya volume pupuknya yang turun karena ada kenaikan HPP di pabrik. Ini yang menjadi persoalan," kata Suswono di sela-sela Rembug Utama Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Nasional di Pendopo Kabupaten Malang di Kepanjen, Jawa Timur, Kamis.

Ia menegaskan berapapun pupuk yang dibutuhkan petani, pabrik harus tetap menyediakannya, meski sebenarnya pabrik juga ada kekhawatiran dengan anggaran yang ada di Kementerian Pertanian (Kementan). Kalau memang tidak cukup atau kurang bayar untuk memenuhi kebutuhan sekitar 9,5 juta ton pupuk, pembayarannya akan dialihkan pada tahun berikutnya.

Menurut menteri, anggaran yang sebelumnya sebesar Rp15 triliun, dipangkas sebesar Rp4 triliun atau menjadi Rp11 triliun akibat adanya defisit anggaran (APBN) lebih dari tiga persen. Penyebab defisit APBN tersebut karena kurang maksimalnya pendapatan, terutama pajak.

Menyinggung tingkat kesejahteraan petani di Tanah Air, Suswono mengatakan sudah ada regulasi yang memproteksi petani, yakni berupa Undang-undang (UU) Pangan serta Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. "Dengan adanya UU ini, petani akan terlindungi, sehingga tidak mudah ditipu oleh tengkulak," katanya.

Hanya saja, lanjutnya, kepemilikan lahan petani yang masih sangat minim juga menjadi salah satu kendala kenapa petani di Tanah Air ini sulit merasakan kesejahteraan. Petani di Indonesia rata-rata hanya memiliki lahan seluas 0,3 hektare, padahal kepemilihan lahan bagi petani paling tidak 2 hektare.

"Kondisi ini yang menjadi tantangan petani kita. Oleh karena itu, perlu adanya reformasi struktur agraria yang mampu membawa petani kita sejahtera," katanya.

Mengenai kesejahteraan dan nasib puluhan ribu petugas honorer penyuluh lapangan (PHL) yang belum diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS), Suswono mengatakan dalam waktu dekat ini akan ada pengangkatan sebagai CPNS sebanyak 10 ribu PHL.

Dari sekitar 49.500 orang petugas penyuluh lapangan (PPL), sekitar 18 ribu masih berstatus honorer (PHL) dan kemungkinan tahun ini sekitar 10 ribu PHL bakal diangkat sebagai CPNS. "Pengangkatan PHL menjadi CPNS ini merupakan hasil rapat dengan DPR beberapa waktu lalu," katanya.
(E009/M026)