Surabaya (ANTARA News) - Ratusan pekerja seks komersial (PSK) Dolly, Surabaya, akan menyurati Presiden dan Komnas HAM sebagai tindak lanjut penolakan penutupan Dolly 18 Juni mendatang.
"Kita di sini bekerja untuk menghidupi keluarga, bukan senang-senang. Makanya kita akan tetap berjuang dan melawan agar lokalisasi tidak ditutup," kata Dian, seorang penghuni lokalisasi Dolly, saat menggelar aksi simpatik di Gang Dolly, Kamis.
Mereka membuat tulisan berisi curahan hati mereka, sedangkan surat itu intinya menolak rencana penutupan lokalisasi itu oleh Pemerintah Kota Surabaya.
"Tuangkan segala aspirasi, amarah, dan rasa kejengkelan kalian kawan-kawan. Luapkan itu dalam secarik kertas," kata Ayu Susi kepada teman-teman sesama PSK-nya.
Hasil tulisan mereka akan diserahkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia esok Jumat.
Dian meminta Presiden membatalkan rencana penutupan lokalsasi karena menurutnya pemerintah belum menyediakan lahan pekerjaan layak bagi warganya.
"Selama ini pemerintah hanya memikirkan diri sendiri. Pemerintah tidak pernah memikirkan nasib kami. Padahal jika kita harus di desa, kita sangat kekurangan," kata Dian.
Sementara itu PSK beridentitas Rani menuding Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini sebagai penjahat bagi rakyatnya sendiri.
"Wali kota sekarang hanya memikirkan penghargaan tapi lalai terhadap nasib rakyatnya sendiri," kata dia.
Pewarta: Abdul Hakim
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2014
