Utusan PBB minta Bashar al-Assad utamakan rakyat Suriah

PBB (ANTARA News) - Utusan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) meminta Bashar al-Assad, yang kembali terpilih menjadi presiden Suriah pada Rabu (5/6), mengutamakan rakyatnya setelah para pihak yang bertikai selama tiga tahun mengabaikan tuntutan Dewan Keamanan PBB untuk memberikan akses bantuan kemanusiaan yang lebih besar.

Menurut data PBB, sekitar 9,3 juta orang di Suriah membutuhkan bantuan, dan 2,5 juta orang telah melarikan diri akibat konflik yang berkecamuk di negara itu.

Utusan PBB Valerie Amos mengatakan pada konferensi pers bahwa sekitar 241.000 orang masih terjebak di daerah yang terkepung, kebanyakan oleh pasukan pemerintah.

Ketika Bashar terpilih kembali untuk masa jabatan ketiga dengan hampir 89 persen suara pada Rabu, Amos mengatakan: "Jika saya bisa berbicara dengannya sekarang, saya akan mengatakan Utamakan kepentingan rakyat Suriah."

"Jika Anda mengutamakan orang-orang Suriah lebih dulu, maka saya pikir sisanya tinggal bagaimana kemampuan kita untuk memastikan orang-orang bisa makan, bahwa mereka punya cukup air, bahwa mereka memiliki sanitasi layak, dan bahwa mereka punya pelayanan kesehatan," kata Amos.

Amos mengatakan, resolusi Dewan Keamanan PBB pada Februari yang bertujuan untuk mendapatkan akses bantuan kemanusiaan yang lebih besar untuk Suriah telah gagal.

Itu secara hukum mengikat, tetapi tidak berada di bawah Bab Tujuh Piagam PBB, yang akan membuatnya ditegakkan dengan tindakan militer atau sanksi-sanksi ekonomi.

Para anggota dewan yang memiliki hak veto - Inggris, Prancis, Amerika Serikat, Rusia dan Tiongkok - sedang mempertimbangkan tindak lanjut resolusi yang dirancang oleh Australia, Luksemburg dan Yordania itu. Namun, Rusia telah memperjelas bahwa itu bertentangan dengan teks Bab Tujuh Piagam PBB.

"Masalahnya adalah implementasi dan membuat impelemtasi melekat," kata Amos tentang resolusi Februari.

Dia mengisyaratkan pada April, bahwa tindakan kuat dewan dibutuhkan, dan mencatat bahwa sebelumnya resolusi Bab Tujuh harus diadopsi untuk mendapatkan akses bantuan di Somalia dan Bosnia.

"Jika Anda melihat situasi di mana ada resolusi-resolusi Bab Tujuh untuk memungkinkan bantuan kemanusiaan, mereka cenderung resolusi tentang pembentukan zona larangan terbang atau penggunaan kekuatan untuk memungkinkan operasi kemanusiaan," kata Amos seperti dilansir kantor berita Reuters.

Rancangan resolusi saat ini sedang dibahas oleh beberapa anggota dewan dan akan, antara lain mencakup otorisasi pengiriman bantuan lintas-perbatasan di empat titik tertentu dari Irak, Turki dan Yordania tanpa persetujuan pemerintah Suriah, kata para diplomat.

Duta Besar Rusia di PBB Vitaly Churkin, ketua dewan keamanan bulan ini, mengatakan Selasa bahwa sementara dia percaya untuk merundingkan resolusi kedua soalakses bantuan dan Moskow tidak akan mendukung tindakan di bawah Bab Tujuh.

"Kau melintasi ambang batas sangat penting bagi operasi kemanusian PBB, yang seharusnya dilakukan bekerja sama dengan pemerintah negara yang akan dibantu. Bab Tujuh bukan tentang kerja sama, tetapi pemaksaan," kata Churkin.

(Uu.H-AK/