Menurut laporan Hindustan Times pada Rabu (2/10), mengutip sumber yang paham masalah ini, keputusan yang dikeluarkan oleh divisi administrasi Kementerian Luar Negeri Bangladesh "tidak diterima dengan baik dalam layanan luar negeri negara itu, karena beberapa duta besar yang dipanggil bukanlah orang-orang yang diangkat secara politis."
Sumber tersebut mengungkapkan bahwa selain Komisaris Tinggi Bangladesh untuk India, Mustafizur Rahman, Perwakilan Tetap Bangladesh di PBB di New York dan duta besar untuk Australia, Belgia, dan Portugal juga turut dipanggil pulang.
Laporan itu juga menyebutkan adanya upaya untuk mengatur pertemuan antara Perdana Menteri India Narendra Modi dan Muhammad Yunus, penasihat utama sekaligus kepala pemerintahan sementara Bangladesh, dalam Sidang Umum PBB baru-baru ini di New York.
Hal ini menyoroti ketidakpuasan pihak India terhadap pernyataan Yunus yang mengkritik New Delhi.
Bangladesh menyaksikan pemberontakan besar yang dipimpin oleh mahasiswa pada Juli dan Agustus, yang mengakhiri kekuasaan 15 tahun Perdana Menteri Sheikh Hasina.
Hasina melarikan diri ke New Delhi pada 5 Agustus setelah pengunjuk rasa menyerbu kediaman resminya.
Yunus, satu-satunya peraih Nobel dari Bangladesh, mengambil alih kepemimpinan pemerintahan transisi setelah Hasina meninggalkan jabatannya.
Sumber: Anadolu
Baca juga: Pemerintah transisi Bangladesh beri kekuasaan magistrasi pada militer
Baca juga: AS berjanji mendukung Bangladesh untuk pertumbuhan dan ekonomi baru
Penerjemah: Primayanti
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2024
