Pramono rencanakan bangun hunian di bangunan pemerintahan

Mekanisme atau cara dengan DP Rp0 digagas mas Anies atau dengan cara rumah susun yang dilakukan pak Ahok, harus dikaji

Jakarta (ANTARA) - Calon gubernur (cagub) DKI Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung berencana membangunkan hunian di kantor atau bangunan pemerintahan selain di pasar.

"Terobosan bukan hanya pasar saja yang ditingkat menjadi hunian. Kalau kemudian suatu hari, kantor kecamatan, kelurahan dan fasilitas lainnya termasuk puskesmas yang paling penting tidak mengurangi fungsi dari kantor itu," kata Pramono di kawasan Cakung, Jakarta Timur, Kamis.

Baca juga: Pemkot Jakpus periksa progres pembangunan rumah susun di Tanah Tinggi

Selain hunian, Pramono juga berencana membangun ruang kreatif untuk kelompok muda dalam satu bangunan yang sama dengan hunian tersebut.

"Bisa dinaikkan di atas, misalnya lantai 1, 2 dan 3 kantor kecamatan, sementara 4, 5 menjadi tempat creative hub, supaya anak muda ada tempat untuk bekerja, berinovasi dan sebagainya dan (lantai) 6 ke atas menjadi hunian," jelas Pramono.

Menurut Pramono, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta perlu melakukan inovasi dalam memenuhi kebutuhan hunian untuk warga Jakarta. Hal ini mengingat terbatasnya lahan kosong di Jakarta sehingga harga tanah menjadi semakin mahal.

Baca juga: SMF beri dana pendampingan subsidi rumah kepada Bank DKI

Otomatis, harga yang mahal dapat membuat masyarakat semakin sulit untuk mendapatkan hunian yang terjangkau berdasarkan kondisi ekonominya.

Lalu, penambahan lantai bangunan pemerintah yang dijadikan sebagai hunian juga perlu dipertimbangkan.

Lebih lanjut, Pramono mengaku masih berpikir lagi terkait kelanjutan program rumah dengan uang muka atau down payment (DP) Rp0 yang pernah dijalankan Anies Baswedan selama menjabat Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022.

Baca juga: Pencairan tambahan FLPP dinilai bisa gairahkan industri rumah

Pramono mengaku dirinya bersama Rano Karno serta tim pemenangan turut mengkaji program-program pemenuhan kebutuhan hunian warga yang sudah ada, baik oleh Anies maupun Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

"Mekanisme atau cara dengan DP Rp0 digagas mas Anies atau dengan cara rumah susun yang dilakukan pak Ahok, harus dikaji. Yang paling penting adalah bisa dimanfaatkan secara baik bagi warga yang kurang mampu," jelas Pramono.

Pramono menyadari program rumah susun milik seperti rumah DP Rp0 tidak mudah untuk dijalankan. Karena tidak semua warga bisa mendapatkan kredit perumahan yang difasilitasi perbankan.

Hal ini berkaca dalam masa kepemimpinan Anies Baswedan, target unit rumah DP Rp0 yang dihuni warga tidak tercapai. Kebanyakan, pengajuan kredit kepemilikan rumah DP Rp0 warga ditolak karena tidak lolos verifikasi bank.

"Kami mempelajari itu ya, tetapi memang tidak mudah. Yang mudah adalah tetap harus ada perbankan yang masuk tetapi suku bunganya kecil sekali. Sebab, kalau suku bunga normal kasihan warga," ucap Pramono.

KPU DKI Jakarta telah menetapkan tiga pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta pada Minggu (22/9).

Ketiga paslon tersebut adalah Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) nomor urut 1 dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun) dari independen nomor urut 2 serta Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel) nomor urut 3.