Bappenas tekankan lima industri prioritas dalam ekonomi sirkular

Ekonomi hijau dan ekonomi sirkular akan menjadi salah satu mesin pertumbuhan Indonesia, termasuk industrialisasi di dalamnya. Oleh sebab itu, kita sudah menentukan lima sektor prioritas untuk menerapkan ekonomi sirkular di Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menyebut ada lima sektor industri yang menjadi prioritas dalam rencana aksi nasional ekonomi sirkular.

Deputi Bidang Ekonomi Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, kelima sektor tersebut adalah makanan dan minuman, elektronik, tekstil, konstruksi dan bahan bangunan, serta plastik.

"Ekonomi hijau dan ekonomi sirkular akan menjadi salah satu mesin pertumbuhan Indonesia, termasuk industrialisasi di dalamnya. Oleh sebab itu, kita sudah menentukan lima sektor prioritas untuk menerapkan ekonomi sirkular di Indonesia," ujar Amalia di Jakarta, Kamis.

Amalia menjelaskan, implementasi ekonomi sirkular bertujuan untuk mengurangi penggunaan materi input produksi yang berasal dari sumber daya alam (SDA).

Selanjutnya, ekonomi sirkular juga bertujuan untuk mewujudkan Indonesia bebas sampah atau zero waste melalui penerapan 9R yakni refuse, rethink, reduce, reuse, repair, refurbish, remanufacture, repurpose, recycle dan recover.

Khusus pada sektor tekstil, kata Amalia, strategi untuk menjalankan aksi ekonomi sirkular antara lain pengembangan infrastruktur serta penguatan ekosistem ekonomi sirkular tekstil nasional, pengurangan limbah tekstil dan peningkatan efisiensi sumber daya dalam proses produksi tekstil.

"Untuk mendorong ekonomi sirkular di sektor tekstil adalah menciptakan atau membangun ekosistem dari sirkuler industri. Nah ekosistem ini menjadi penting," katanya.

Amalia menyampaikan, Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri untuk mewujudkan ekonomi sirkular di sektor tekstil. Oleh karena itu, Ia meminta kepada kementerian/lembaga dan pihak swasta untuk berkolaborasi.

"Rencana yang didesain oleh pemerintah itu sudah ada, tetapi untuk implementasi dan menciptakan hal-hal yang konkret, tentunya harus kolaborasi dengan semua," ucap Amalia.